Sudah Dilarang Jokowi, Menteri Rini Tetap Rombak Susunan Pejabat di BUMN Kakap

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah melarang para menteri untuk membuat keputusan perombakan atau pergantian direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian hingga pelantikan pemerintah baru pada Oktober 2019.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah melarang para menteri untuk merombak jabatan strategis di kementerian maupun jajaran di bawahnya, termasuk juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak boleh merombak jajaran di direksi hingga Oktober 2019.

Menurut dia, para menteri tidak hanya dilarang merombak jabatan direktur jenderal dan setingkatnya tetapi juga Direksi BUMN. Imbauan ini berlaku hingga periode pemerintahan Jokowi-JK selesai.

Moeldoko menuturkan larangan tersebut dikeluarkan lantaran Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban kedepannya. Itu aja sebenarnya," jelas mantan Panglima TNI itu.

Namun, sebanyak 7 BUMN yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dan bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dalam waktu dekat ini. Salah satu BUMN yang telah menggelar RUPSLB yaitu Bank Mandiri dan Bank BTN. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai pemegang mayoritas saham tetap melakukan perombakan direksi.

Berikut BUMN yang telah melakukan bongkar pasang direksi:

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) memutuskan untuk mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani dari jajaran dewan komisaris perusahaan. Askolani merupakan salah satu dirjen di bawah naungan Sri Mulyani.

"Memberhentikan dengan hormat saudara Askolani sebagai anggota dewan komisaris, terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai dewan komisaris," ungkap Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, Imam Apriyanto Putro saat gelaran RUPS LB di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).

Sebagai pengganti, RUPS LB mengangkat Rionald Silaban yang juga merupakan pejabat karir di Kementerian Keuangan. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Kementerian Keuangan.

"Mengangkat Rionald Silaban sebagai anggota komisaris, berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK," ujar Imam.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rohan Nafas, mengemukakan RUPS LB yang dilakukan pihaknya pada hari ini merupakan inisiasi dari para pemegang saham. Saat ini, mayoritas saham Bank Mandiri dipegang pemerintah di kelola Kementerian BUMN yang dikomandoi Rini Soemarno.

"Ya itu kan kewenangan pemegang saham ya. Jadi monggo kalau itu ditanyakan ke pemegang saham. Mereka pasti memiliki alasan khusus. Dan ini dalam pergantian komisaris, baik yang diganti maupun penggantinya dari tempat yang sama kan," ujar dia di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).

Dia menambahkan, RUPS tersebut merupakan kemauan dari para pemegang saham. Tentunya pemegang saham memiliki pertimbangan, telah membicarakannya, dan ada keperluan spesifik yang mungkin tidak bersifat internal.

"Mungkin secara general ada yang perlu tidak dilakukan perombakan. Tapi secara spesifik satu bank atau perusahaan yang Tbk itu memerlukan pergantian karena satu hal dan lainnya. Itu kan acceptable reason-nya," ungkap dia.

Bank BTN

Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tersebut memutuskan adanya penggantian Direktur Utama (Dirut) semula dijabat Maryono, kini digantikan Suprajarto. Suprajarto sendiri sebelumnya merupakan Dirut Bank BRI.

"Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik," kata Corporate Secretary Bank BTN, Achmad Chaerul menjelaskan usai pelaksanaan RUPSLB BTN di Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut Chaerul, ke depan BTN mempunyai peluang untuk tumbuh lebih baik. Perseroan telah menyesuaikan sejumlah target bisnis dengan dinamika perekonomian yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kebutuhan rumah yang sangat besar adalah peluang yang tidak akan pernah berhenti dan terus membutuhkan inovasi.

"Kami akan tetap memainkan peran sebagai pemain utama yang mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah rakyat. BTN telah membuktikan hal tersebut dan ke depan kita akan bekerja keras untuk dapat berperan lebih besar guna mendukung Program Sejuta Rumah yang menjadi program pemerintah," ujarnya.

Maryono mengatakan bahwa perombakan direksi perusahaan adalah wewenang Kementerian BUMN. Maryono hanya menegaskan bahwa BTN di bawah pimpinannya telah memiliki pondasi yang kuat. Sehingga dia optimis di tangan siapapun BTN akan menghasilkan kinerja yang baik.

"Ini adalah kewenangan dari pada kementerian BUMN, sebagai pemegang mayoritas pemegang saham ya, saya kira itu," kata Maryono saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Kamis (29/8).

Bank BNI

PT Bank Negara Indonesia (BNI) akan melakukan perombakan susunan dan direksi besok. Dalam agenda, bank pelat merah tersebut akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari besok.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membocorkan salah satu agenda RUPSLB tersebut adalah perubahan pengurus.

"Kemungkinan ada perubahan pengurus," kata dia saat ditemui usai RUPSLB BTN, di Menara BTN, Jakarta, Kamis (29/8).

Dia menyebutkan perombakan akan terjadi pada susunan pengurus dan juga direksi. "Direksi dan komisaris. Karena Marwanto kita pindah di sini (BTN), jadi pasti akan kosong," ungkapnya.

Diketahui, Marwanto menggantikan posisi Sumiyati sebagai komisaris di BTN. Hal itu diputuskan pada RUPSLB hari ini. Kendati demikian, Gatot mengaku belum mengetahui persis siapa saja yang akan mendapat penggantian posisi dan jabatan di BNI.

"Belum tahu," tutupnya.