Sudah terima surat dari Jokowi, DPR segera bahas pencalonan Perry Warjiyo jadi bos BI
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo telah menerima surat terkait pencalonan Perry Warjio menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Agus Martowardojo. DPR, kata Bamsoet, akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Kami telah terima surat dari presiden terkait pergantian Gubernur BI. Hanya satu nama yaitu saudara Perry untuk segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme," kata Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/3).
DPR akan segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menindaklanjuti nama dari presiden. Hasil rapat Bamus nantinya akan segera diserahkan ke Komisi XI. "Kami sudah mengagendakan besok rapat bamus kemudian menyerahkan kepada komisi XI untuk melakukan fit and proper test," ungkapnya.
-
Siapa yang menunjuk Utusan Khusus Presiden? Pengangkatan dan tugas pokok Utusan Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
-
Siapa yang pimpin BRI? Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan dari Forbes Internasional utamanya ketika perseroan menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Siapa yang memimpin BPIP? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang mengumumkan kebijakan baru BRI? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perseroan kepada nasabah.
Menurutnya, calon Gubernur BI haruslah figur yang bisa mengsingkronisasi kebijakan keuangan pemerintah. Sehingga bisa membawa kemakmuran masyarakat. "Figur Gubernur Bank Indonesia ke depan adalah figur yang bisa mengsingkronisasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang dibuat Pemerintah," ucapnya.
"Kebijakan moneter dan fiskal dalam irama yang sama, nada saling melengkapi, akan menjadi instrumen kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional yang mempunyai dampak kemakmuran bagi Bangsa dan negara," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.
Baca SelengkapnyaHerindra akan menggantikan Budi Gunawan (BG) dari jabatan Kepala BIN yang diberhentikan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBesok, DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Herindra sebagai calon kepala BIN.
Baca SelengkapnyaHerindra sudah tiba sejak pukul 11.00 Wib. Dia didampingi sejumlah pimpinan DPR menuju Komisi I.
Baca SelengkapnyaKesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaFirli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBahkan, Jokowi masih belum bertemu dengan Syahrul Yasin Limpo usai mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaKeppres Pemberhentian Sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK telah disiapkan.
Baca SelengkapnyaDasco juga membacakan Surpres terkait permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaKabar reshuffle kabinet muncul di tengah hiruk pikuk kondisi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.
Baca Selengkapnya