Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sukseskan Program PEN, 21 Daerah Dapat Pinjaman Rp10 Triliun Dari Pemerintah

Sukseskan Program PEN, 21 Daerah Dapat Pinjaman Rp10 Triliun Dari Pemerintah UMKM. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mencatat, terdapat 70 daerah yang telah mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp56,75 triliun. 70 daerah itu terdiri dari 15 provinsi Rp39,62 triliun, 11 kota Rp3,54 triliun, dan 44 kabupaten Rp13,59 triliun

Dari total pengajuan tersebut, pemerintah telah menyetujui pinjaman untuk 19 daerah senilai Rp9,87 triliun. Rencananya, pinjaman tersebut akan dikucurkan mulai tahun ini hingga tahun depan.

"Persetujuan pinjaman itu telah ditandatangani hari ini, Kamis 26 November 2020 dan akan mulai dikucurkan mulai tahun ini dan tahun depan," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Kamis (26/11).

Astera mengatakan, penandatangan pinjaman juga akan segera diberikan kepada Pemda Jawa Timur dan Maluku Utara pada pekan ini sebesar Rp788,7 miliar. Total proyeksi komitmen sampai pekan keempat November 2020 sekitar Rp10,66 triliun.

Jumlah tersebut telah disepakati dan akan diberikan kepada 21 daerah lainnya. Rinciannya, 10 provinsi mendapatkan komitmen pinjaman sebesar Rp9,35 triliun, 10 Kabupaten senilai Rp1,24 triliun dan sisanya, ada satu kota yang memperoleh Rp60 miliar.

"Sampai hari ini, dari Rp10,66 triliun, pinjaman yang sudah dicairkan sebesar Rp1,86 triliun. Meliputi pencairan pinjaman untuk 4 provinsi senilai Rp1,7 triliun dan 4 kabupaten senilai Rp166,3 miliar," ujar Astera.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun meminta Pemda setempat untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana pinjaman PEN. Pinjaman tersebut, kata dia, harus digunakan dengan sangat hati-hati.

Dia mengatakan, Pemda harus sadar bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah terkontraksi karena beban anggaran program PEN. Bahkan, kata dia, operasi moneter bank sentral ikut terkontraksi hingga 850 persen.

"Harus bisa bertanggungjawab apalagi skema tersebut belum pernah ada sebelumnya. Karena sangat sulit mendapatkan uang Rp695,2 triliun ini," kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Kamis (26/11).

Anggota fraksi Golkar itu juga meminta pemerintah pusat bisa mensosialisasikan program pinjaman PEN daerah dengan baik. Sebab, kata dia, masih banyak Pemda yang salah paham dengan program tersebut.

"Terus banyak juga daerah yang mengira pinjaman PEN akan mengurangi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum," ujarnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan
Aturan Baru Sedang Disiapkan: Beli Rumah Rp2 Miliar Bebas Pajak Mulai Bulan Depan

Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Ingatkan Percepatan Program Strategis Nasional Butuh Partisipasi Aktif Semua Pihak
Menteri Hadi Ingatkan Percepatan Program Strategis Nasional Butuh Partisipasi Aktif Semua Pihak

Untuk mempercepat PSN dilakukan pendatanganan 51 perjanjian kerja sama.

Baca Selengkapnya
Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun
Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Berikan Bantuan Beras 10 Kg dan Uang Tunai Rp200.000/Bulan Hingga Maret 2024
Pemerintah Bakal Berikan Bantuan Beras 10 Kg dan Uang Tunai Rp200.000/Bulan Hingga Maret 2024

Arief Prasetyo Adi menyebut telah melakukan prognosa kebutuhan pangan pada Natal dan Tahun Baru 2024.

Baca Selengkapnya
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap

Sinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.

Baca Selengkapnya
Dukung Program Sejuta Rumah, BTN Gelar Akad KPR Massal 10.000 Unit Rumah
Dukung Program Sejuta Rumah, BTN Gelar Akad KPR Massal 10.000 Unit Rumah

Akad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun
Sri Mulyani: Proyeksi Penerimaan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

Proyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.

Baca Selengkapnya
RI Utang Rp14,51 Triliun ke Jepang untuk Bangun MRT Medan Satria-Tomang, Dicicil Selama 40 Tahun
RI Utang Rp14,51 Triliun ke Jepang untuk Bangun MRT Medan Satria-Tomang, Dicicil Selama 40 Tahun

Utang ini untuk pembiayaan pembangunan proyek fase I tahap 1 yang menghubungkan Medan Satria-Tomang sepanjang 24,5 kilometer.

Baca Selengkapnya
Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun
Bakal Ada 16 PSN Baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nilainya Capai Rp248,75 Triliun

Airlangga menjelaskan nantinya proyek ini akan segera dijalankan pada pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Program Kartu Prakerja
Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Setelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini.

Baca Selengkapnya