Sukseskan program sertifikasi lahan, Bos BPN lantik 123 pejabat
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil melantik 123 pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja maupun mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat. Sebab, proses sertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan proses sertifikasi lahan masyarakat terhadap lima juta bidang tanah.
"Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya tiga juta bidang sedang kita perjuangkan," kata Sofyan seperti dilansir Antara, Senin (20/3).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
-
Siapa yang terlibat dalam program optimasi lahan Kementan? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Ali Jamil MP., PH.D mengatakan bahwa, Indonesia memiliki potensi lahan sub optimal cukup luas.
-
Siapa yang menyerahkan sertifikat tanah di Tegal? Bertempat di Gedung Olahraga Indoor Tri Sanja, Raja Juli menyerahkan 500 sertifikat tanah yang terdiri dari 495 sertifikat tanah rakyat dan 5 sertifikat wakaf.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
Namun, Sofyan mengharapkan Kementerian ATR/BPN bisa mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat lebih banyak dari target lima juta. Menurutnya, proses ini menuntut inovasi, kreativitas serta kerja sama horizontal dan vertikal antar Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pertanahan dan pimpinan satuan kerja agar dapat diimplementasikan.
Mantan Kepala Bappenas ini juga mengingatkan adaya upaya untuk mengatasi masalah sengketa tanah, karena saat ini sebanyak 70 persen sengketa di pengadilan terkait dengan persoalan lahan.
"Kualitas layanan sejak dari pengukuran, pendaftaran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, analisis, hingga penerbitan sertifikat, dan pemberian hak-hak atas tanah baik HGU, HGB, Hak Milik, harus benar-benar ditingkatkan, sehingga sengketa tanah dapat dikurangi secara nyata," kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan mengatakan bahwa pungutan liar merupakan masalah yang harus diperangi oleh Kementerian ATR/BPN. Dia merasa sedih dan kecewa jika mendengar pegawai Kementerian ATR/BPN tertangkap atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli.
"Oleh karena itu, pimpinan masing-masing satuan kerja harus selalu mengingatkan dan memastikan tidak ada pungli dalam setiap proses layanan di BPN dari awal hingga ujung akhir," tambahnya.
Sofyan berjanji akan memperjuangkan kecukupan anggaran secara bertahap untuk memenuhi kelengkapan dan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Dia pun meyakinkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar tidak takut dalam melakukan terobosan untuk kebaikan masyarakat.
"Jika saudara jadi korban kriminalisasi tanpa saudara melakukan kesalahan, saya akan bela saudara sekuat tenaga dan wewenang yang melekat pada Menteri ATR/Kepala BPN," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun kegiatan pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan
Baca SelengkapnyaMenteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran tahun 2024 kepada Kementerian ATR/BPN sebesar Rp620 miliar.
Baca SelengkapnyaSelain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaMasyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Baca SelengkapnyaProgram PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaUntuk mempercepat PSN dilakukan pendatanganan 51 perjanjian kerja sama.
Baca SelengkapnyaBersamaan dengan itu, AHY juga mendorong proses redistribusi tanah untuk melahirkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan.
Baca Selengkapnya