Sulit Naik Kelas, UMKM Belum Miliki Kapasitas Masuk Perdagangan Global
Merdeka.com - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Suminto mengakui bahwa produk UMKM Indonesia secara makro belum memiliki kapasitas masuk ke pasar ekspor dan perdagangan global.
Salah satu penyebabnya yaitu proporsi 98,7 persen UMKM tidak berubah selama 10 tahun terakhir atau kesulitan untuk naik kelas.
"Kalau kita lihat dari sisi berkontribusi terhadap GDP, UMKM kita sangat besar kontribusinya 60 persen. Dan kalau kita berbicara jumlah unit usahanya itu lebih dari 90 persen, namun demikian kita lihat masih banyak persoalan dengan UMKM kita," kata Suminto dalam BMT Summit MUI 2020, Senin (16/11).
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
-
Dimana UMKM bisa mendapatkan akses ke data bisnis terkini? Bukan itu saja, para penjual baru juga akan mendapatkan akses ke berbagai data bisnis dan wawasan terkini yang sudah tersedia di dasbor khusus penjual Seller Center.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Dimana UMKM beroperasi? UMKM meliputi berbagai sektor ekonomi, termasuk kuliner, fashion, otomotif, dan jasa lainnya.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Permasalahan lainnya yaitu sebanyak 52,5 persen UMKM Indonesia masih bersifat informal. Berdasarkan survei International Finance Corporation (IFC), UMKM masih bersifat informal karena banyak pelaku usaha yang berpikir masuk ke formal bisnis itu rumit, mahal dan susah.
"Mudah-mudahan dengan berbagai reformasi yang kita lakukan termasuk dalam konteks regulatory framework kita baru saja resmikan undang-Undang cipta Kerja yang berusaha untuk memberikan kemudahan usaha, dan kemudahan dalam melakukan bisnis mudah-mudahan dapat di address," ujarnya.
Kemudian, ada lagi permasalahan dari sisi financial akses. UMKM Indonesia masih mengalami kendala terkait akses ke sektor keuangan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator penting, di antaranya hanya 25,5 persen dari jumlah wirausahawan yang memiliki rekening.
Kredit UMKM
Lalu, jumlah kredit yang disalurkan kepada UMKM hanya sebesar 20 persen dari total kredit nasional. Di mana didominasi oleh bank-bank himbara atau bank-bank BUMN. Serta hampir separuh dari UMKM itu bergerak di sektor perdagangan yang tentunya tidak memberikan value edit lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lebih riil seperti manufaktur.
"Demikian UMKM kita belum banyak terlibat dalam mata rantai produksi sektor usaha menengah besar yang dapat mengangkat UMKM pada sustainability dan meningkatkan kelasnya. In line dengan itu 98,7 persen usaha mikro proporsinya tidak berubah sejak 10 tahun terakhir," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaSekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendata UMKM untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan UMKM yang tepat sasaran dan efektif.
Baca SelengkapnyaKesenjangan antara kebutuhan kredit masyarakat dan penyaluran dana dari institusi keuangan masih tinggi.
Baca SelengkapnyaMasih banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam adopsi teknologi digital.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar UMKM lokal bisa menembus pasar global.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lebih banyak UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri.
Baca SelengkapnyaRosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.
Baca Selengkapnya