Sulitnya mempertahankan kepemilikan tanah di Indonesia

Merdeka.com - Wajar saja jika saat ini PT Kereta Api Indonesia terlihat susah merebut banyak tanah negara yang terlanjur dikuasai oleh pihak swasta. Lha wong, aparat penegak hukumnya saja tak  sepakat mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah.

Hal tersebut diakui oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Gede Ariyuda, saat seminar Rancangan Undang-Undang Pertanahan, di Jakarta, Selasa (6/5). "Berbagai pengadilan masih beda pendapat terutama dasar hukum kepemilikan."

Gede menjelaskan, ada satu pengadilan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) yang menyebut bahwa masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah lebih dari lima tahun tidak bisa diganggu gugat. 

Namun, pengadilan lain menyebut beleid tersebut tidak bisa membatasi hak orang atas aset. "Ada pengadilan yang bilang dasar hukumnya ini harus undang-undang, sementara putusan pengadilan lain cukup dengan PP. Ada kontradiksi di badan pengadilan," ucap Gede.

Gede menyadari tanah merupakan kebutuhan semua pihak, mulai dari pebisnis, pejabat pemerintah, hingga masyarakat miskin. Di sisi lain, ketersediaan tanah terbatas.

Atas dasar itu, kepemilikan tanah memerlukan kepastian hukum. Ini membuat BPN menginisiasi RUU Pertanahan. "Dalam sisi ini, BPN tidak ingin produk yang kami keluarkan menimbulkan permasalahan," tegasnya.