Sumbang inflasi, tarif listrik di Batam masih tinggi karena ditentukan Pemda

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tetap memutuskan tak menaikkan tarif tenaga listrik hingga akhir tahun ini. Kebijakan ini diambil meski membuat PLN terancam bangkrut akibat gagal bayar utang guna membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).

Penundaan kenaikan tarif tenaga listrik ini atas pertimbangan daya beli masyarakat. Kendati demikian, penundaan ini mengakibatkan PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun.

Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mencatat salah satu komoditas yang menyumbang inflasi pada Oktober 2017 adalah tarif listrik sebesar 0,01 persen. Hal ini dikarenakan masih ada daerah yang tarif listriknya meningkat.

"Kenaikan tarif listrik ini hanya terjadi di Kota Batam. Satu-satunya kota di mana tarif listrik ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Jadi ini hanya di Batam, bukan di 82 kota IHK (indeks harga konsumen)," kata Suhariyanto di gedung BPS, Jakarta, Rabu (1/11).

Dia mencatat, kenaikan tarif listrik di Batam terjadi untuk pelanggan 1.300 volt ampere (VA) dan pelanggan 2.200 VA. Kenaikan ini hanya terjadi di golongan menengah ke atas, baik yang pasca bayar maupun pra bayar.

Sementara itu, indeks harga produsen (IHP) Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada triwulan III-2017 mengalami penurunan 0,31 persen dibandingkan triwulan II-2017. Deflasi harga produsen ini dikarenakan oleh turunnya IHP sektor ketenagalistrikan sebesar 0,35 persen.

Menurut Suhariyanto, hal ini bukan karena penurunan tarif listrik, melainkan adanya penurunan kapasitas pembangkit. "Ini bukan karena penurunan harga, tapi karena penurunan kapasitas pembangkit," jelasnya.