Sumbangan BUMN minim, keuangan negara di 2016 mengkhawatirkan

Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Anwar Nasution mengaku khawatir dengan kondisi keuangan negara di 2016 mendatang. Alasannya, penerimaan negara selalu tidak tercapai karena melemahnya kegiatan ekonomi dan turunnya harga minyak dunia.

Selain itu, keuntungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga belum memberikan sumbangan yang berarti pada keuangan negara.

Sudah minim memberi sumbangan, perusahaan negara malah membebani anggaran. Salah satunya adalah APBN ke depan masih menanggung bunga Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk merekapitulasi bank-bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Belakangan ini terdengar kabar Menteri BUMN (Rini Soemarno) mencari utang baru untuk menyuntik modal BUMN. Karena BUMN dan BUMD tidak akan mampu menjual saham ataupun obligasi karena adanya golden share pemerintah sehingga tidak adanya perlindungan minority shareholders," kata Anwar dalam seminar Reshaping Sharpening, & BUMN Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12).

Anwar menilai, untuk mempertahankan anggaran negara, pemerintah pusat dihadapkan pada pilihan untuk mengurangi belanja modal. Sayangnya, penurunan belanja modal justru akan menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi.

Memperbaiki kualitas anggaran, restrukturisasi BUMN perlu dilakukan dan diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia guna menciptakan efisiensi agar mampu bersaing di pasar dunia. Menurutnya, rendahnya tingkat efisiensi bank di Indonesia tercermin dari tingginya selisih antara tingkat suku bunga pinjaman dengan suku bunga deposito di Indonesia.

Sehingga, melalui peningkatan efisiensi bank-bank negara, tingkat suku bunga di Indonesia dapat diturunkan menjadi lebih rendah.

"Di dalam negeri selisih antara kedua tingkat suku bunga itu adalah tertinggi pada kelompok bank-bank negara dan BPD. Pada gilirannya, tingkat suku bunga yang rendah itu akan merangsang investasi dan pengeluaran konsumsi masyarakat," tandas Anwar. (mdk/idr)