Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Surati Presiden Jokowi, DPR Setujui Nama Dewas Independen LPI

Surati Presiden Jokowi, DPR Setujui Nama Dewas Independen LPI Pemerintah Serahkan Draft RUU Omnibus Law. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, segera mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Presiden Joko Widodo untuk dikonsultasikan dengan DPR RI.

"Sesuai mekanisme, DPR akan berkirim surat kepada presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (20/1).

Adapun ketiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Jokowi yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

Orang lain juga bertanya?

"Tiga nama itu yang dipilih Presiden sebagai calon Dewas Independen LPI. Maka sesuai dengan aturan dan mekanisme bahwa presiden berkirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR. Sehingga hari ini kami menerima Pansel beserta tiga orang calon anggota Dewas Independen itu," ujar Puan yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Rachmat Gobel, serta Muhaimin Iskandar.

"Dalam konsultasi tadi pimpinan DPR mendapat penjelasan dari Pansel tentang proses seleksi Dewas. Juga dikenalkan tiga nama yang diajukan Presiden untuk posisi Dewas LPI," kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Puan kembali menegaskan DPR RI segera membalas surat yang dikirim Presiden pada 12 Januari 2021.

"Intinya adalah DPR sudah melakukan mekanisme (konsultasi) dan segera berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk dapat menerima tiga nama calon anggota Dewas LPI yang sudah diusulkan presiden," ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.

Seleksi Dewas Terbuka dan Kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjabat ketua Pansel menyatakan pihaknya sudah melakukan seleksi calon anggota Dewas secara terbuka dan kredibel. Menurut Menteri Sri Mulyani, dari enam nama hasil seleksi yang diajukan, presiden telah memilih tiga nama yang dikonsultasikan ke DPR RI.

"Alhamdulillah, Ibu Ketua dan pimpinan DPR merasa seluruh proses adalah proper dan kualifikasi dari calonnya, tiga yang independen sesuai kriteria untuk menjadi Dewas LPI dari unsur profesional," ujar Menteri Sri Mulyani dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Puan Maharani usai pertemuan konsultasi.

Menteri Sri Mulyani menegaskan, Presiden Joko Widodo akan menetapkan Dewas LPI setelah menerima surat dari Ketua DPR RI. Sesuai UU Cipta Kerja, Dewas LPI terdiri menkeu sebagai ketua dengan anggotanya adalah menteri BUMN, serta tiga orang dari unsur profesional dan independen.

"Selanjutnya setelah Dewas terbentuk, kita akan membentuk Dewan Direktur dan akan melaksanakan sesuai dengan misi undang-undangnya," ungkap Menteri Sri Mulyani.

LPI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Cs Temui Puan Maharani di DPR, Ini Hasilnya
Sri Mulyani Cs Temui Puan Maharani di DPR, Ini Hasilnya

Sri Mulyani bertemu dengan Puan bersama dengan Wamenkeu, Suahasil Nazara dan Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani
Terungkap, Ini Hasil Pertemuan Sri Mulyani dengan Puan Maharani

Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Baca Selengkapnya
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR
Dasco Akui Nama Capim dan Calon Dewas KPK Sudah Diterima DPR

Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?
Puan Tak Bacakan Surpres RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna, Apa Alasannya?

Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Puan Agendakan Bertemu Jokowi lagi, Ini Alasannya
Puan Agendakan Bertemu Jokowi lagi, Ini Alasannya

Puan berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi

Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya
Sah! Puan Maharani Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Daftar Pimpinan DPR Periode 2024-2029
Sah! Puan Maharani Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Daftar Pimpinan DPR Periode 2024-2029

Rapat paripurna menetapkan susunan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Politikus PDIP Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana
Demokrat Ditawari Kursi Menteri, Puan: Yang Harus Jawab Pak Jokowi atau Istana

Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya