Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei: 67 Persen Masyarakat Beri Sentimen Negatif atas Kebijakan Larangan Mudik

Survei: 67 Persen Masyarakat Beri Sentimen Negatif atas Kebijakan Larangan Mudik Arus mudik di Banyumas. ©2014 merdeka.com/chandra iswinarno

Merdeka.com - Topik perbincangan terkait kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 di media sosial meningkat dua kali lipat. Hal ini berdasarkan hasil survei oleh Continuum Data Indonesia yang dilakukan pada pada 1 April hingga 25 April lalu.

"Ini juga menunjukkan antusiasme orang-orang untuk melakukan mudik itu masih sangat tinggi," ungkap Big Data Analyst Continuum Data Indonesia, Muhammad Azzam dalam acara Diskusi Online Indef bertajuk Ekonomi Ramadan 2021, Lesu atau Bergairah? Analisis Perilaku Konsumen Melalui Pendekatan Big Data, Senin (3/5).

Azzam mencatat, 80 persen netizen yang membicarakan soal larangan mudik itu mayoritas berasal dari pulau Jawa. "Ini juga seperti yang kita ketahui, banyak penduduk di pulau Jawa yang merupakan perantau dari sejumlah kota besar lainnya, tentunya ingin mudik di momen lebaran ini bertemu dengan keluarga masing-masing," bebernya.

Kendati demikian, survei menemukan kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 itu lebih banyak memperoleh sentimen negatif ketimbang positif. Yaitu dengan presentase mencapai 67 persen.

"Jadi, yang memberikan sentimen negatif terhadap mudik itu dua kali lipat lebih besar karena mencapai 67 persen. Sementara sisanya 32 persen memberikan sentimen positif," terangnya.

Adapun, alasan tertinggi dari yang mengkritisi kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 ialah penerapannya yang dianggap tidak serius. Lalu, wisata diperbolehkan sementara mudik dilarang.

Selanjutnya, kebijakan mudik dinilai masih banyak celah pelanggaran, memberatkan rakyat hingga tidak membantu perekonomian di daerah. "Karena seperti yang kita tahu di momen Ramadan itu banyak orang mudik yang membawa uang thr nya dan membelanjakannya di daerah-daerah," tekannya.

Sedangkan pihak yang setuju atas kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 karena menyatakan kesehatan lebih penting, Vaksinasi Covid-19 belum menjamin, mencegah penularan ke keluarga, hingga demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk diketahui, Survei tersebut menggunakan pendekatan big data secara real time. Dengan mencakup 1.204.102 pembicaraan di media sosial dari 934.671 akun media sosial.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik
Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik

Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka

Baca Selengkapnya
Masyarakat Diimbau Tak Mudik Menggunakan Sepeda Motor karena Sumbang Kecelakaan Tertinggi
Masyarakat Diimbau Tak Mudik Menggunakan Sepeda Motor karena Sumbang Kecelakaan Tertinggi

Kecelakaan tertinggi dialami oleh penggunaan sepeda motor yakni 77,67 persen.

Baca Selengkapnya
Pemudik Diprediksi Mencapai 193,6 Juta, Setara Jumlah Populasi Beberapa Negara Eropa
Pemudik Diprediksi Mencapai 193,6 Juta, Setara Jumlah Populasi Beberapa Negara Eropa

Pengelolaan arus lalu lintas tidak hanya mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur saja.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas: 63,7 Persen Publik Setuju Politik Dinasti Dibatasi
Survei Litbang Kompas: 63,7 Persen Publik Setuju Politik Dinasti Dibatasi

Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.

Baca Selengkapnya
193,6 Juta Orang Bakal Bepergian saat Mudik Lebaran, Terbanyak Bukan dari Jakarta
193,6 Juta Orang Bakal Bepergian saat Mudik Lebaran, Terbanyak Bukan dari Jakarta

Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.

Baca Selengkapnya
Pemudik Tiba di Sumsel Diprediksi Mulai H-5, Angkutan Barang Dilarang Melintas
Pemudik Tiba di Sumsel Diprediksi Mulai H-5, Angkutan Barang Dilarang Melintas

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa JS memperkirakan arus mudik dimulai 5 April 2024 dan arus balik mulai 14 April 2024.

Baca Selengkapnya
LSI: 79,6% Publik Setuju Panji Gumilang Dihukum Penistaan Agama, 65,6% Al-Zaytun Dibubarkan
LSI: 79,6% Publik Setuju Panji Gumilang Dihukum Penistaan Agama, 65,6% Al-Zaytun Dibubarkan

69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.

Baca Selengkapnya
66,5 Juta Mobil dan Motor Bakal Bergerak di Mudik Lebaran, Jawa Timur Jadi Titik Paling Rawan
66,5 Juta Mobil dan Motor Bakal Bergerak di Mudik Lebaran, Jawa Timur Jadi Titik Paling Rawan

Pemerintah mengimbau agar pemudik kembali mempertimbangkan bila hendak mudik dengan sepeda motor, karena rawan kemacetan.

Baca Selengkapnya
Menhub Minta Warga Tak Mudik Naik Motor: Penyebab 70 Persen Kecelakaan
Menhub Minta Warga Tak Mudik Naik Motor: Penyebab 70 Persen Kecelakaan

Menteri Perhubungan Budi Karya melarang masyarakat mudik menggunakan sepeda motor karena rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.

Baca Selengkapnya
Survei: 49 Persen Tolak Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta
Survei: 49 Persen Tolak Pembatasan Usia Kendaraan di Jakarta

Sebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.

Baca Selengkapnya
Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta
Survei INDEF: Pekerja Dukung WFH, Tapi Bukan Solusi Tangani Polusi di Jakarta

WFH ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.

Baca Selengkapnya
Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas Rekayasa Lalu Lintas Polri saat Arus Mudik
Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas Rekayasa Lalu Lintas Polri saat Arus Mudik

Lebih dari 80 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja polantas mengamankan dan melancarkan arus mudik.

Baca Selengkapnya