Survei: 67 Persen Masyarakat Beri Sentimen Negatif atas Kebijakan Larangan Mudik
Merdeka.com - Topik perbincangan terkait kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 di media sosial meningkat dua kali lipat. Hal ini berdasarkan hasil survei oleh Continuum Data Indonesia yang dilakukan pada pada 1 April hingga 25 April lalu.
"Ini juga menunjukkan antusiasme orang-orang untuk melakukan mudik itu masih sangat tinggi," ungkap Big Data Analyst Continuum Data Indonesia, Muhammad Azzam dalam acara Diskusi Online Indef bertajuk Ekonomi Ramadan 2021, Lesu atau Bergairah? Analisis Perilaku Konsumen Melalui Pendekatan Big Data, Senin (3/5).
Azzam mencatat, 80 persen netizen yang membicarakan soal larangan mudik itu mayoritas berasal dari pulau Jawa. "Ini juga seperti yang kita ketahui, banyak penduduk di pulau Jawa yang merupakan perantau dari sejumlah kota besar lainnya, tentunya ingin mudik di momen lebaran ini bertemu dengan keluarga masing-masing," bebernya.
-
Kenapa Jawa Tengah jadi daerah tujuan mudik terbanyak? Lima daerah destinasi mudik tertinggi pada Lebaran 2023 adalah: Jawa Tengah (32,75 juta orang), Jawa Timur (24,6 juta orang), Jawa Barat (20,72 juta orang), Jabodetabek (8,07 juta orang), dan Yogyakarta (5,9 juta orang).
-
Dimana mudik paling banyak? Paling banyak di Pulau Jawa.
-
Siapa yang paling banyak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023? Libur Idul Fitri 1444 H Kemenhub menyebut, sebanyak 123,8 juta orang melakukan perjalanan mudik dan balik pada Lebaran 2023 di seluruh Indonesia.
-
Apa ancaman bagi pemudik di Jateng menjelang lebaran? Namun di saat momen-momen pulang ke kampung halaman itu, para pemudik dibayangi ancaman cuaca ekstrem, terutama di wilayah Jawa Tengah.
-
Siapa yang akan mudik Lebaran? 123 Juta orang diperkirakan mudik Lebaran.
-
Siapa yang mudik? Tahun ini, diprediksi 123 juta orang akan melakukan perjalanan mudik.
Kendati demikian, survei menemukan kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 itu lebih banyak memperoleh sentimen negatif ketimbang positif. Yaitu dengan presentase mencapai 67 persen.
"Jadi, yang memberikan sentimen negatif terhadap mudik itu dua kali lipat lebih besar karena mencapai 67 persen. Sementara sisanya 32 persen memberikan sentimen positif," terangnya.
Adapun, alasan tertinggi dari yang mengkritisi kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 ialah penerapannya yang dianggap tidak serius. Lalu, wisata diperbolehkan sementara mudik dilarang.
Selanjutnya, kebijakan mudik dinilai masih banyak celah pelanggaran, memberatkan rakyat hingga tidak membantu perekonomian di daerah. "Karena seperti yang kita tahu di momen Ramadan itu banyak orang mudik yang membawa uang thr nya dan membelanjakannya di daerah-daerah," tekannya.
Sedangkan pihak yang setuju atas kebijakan larangan Mudik Lebaran 2021 karena menyatakan kesehatan lebih penting, Vaksinasi Covid-19 belum menjamin, mencegah penularan ke keluarga, hingga demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Untuk diketahui, Survei tersebut menggunakan pendekatan big data secara real time. Dengan mencakup 1.204.102 pembicaraan di media sosial dari 934.671 akun media sosial.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaKecelakaan tertinggi dialami oleh penggunaan sepeda motor yakni 77,67 persen.
Baca SelengkapnyaPengelolaan arus lalu lintas tidak hanya mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur saja.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa JS memperkirakan arus mudik dimulai 5 April 2024 dan arus balik mulai 14 April 2024.
Baca Selengkapnya69,0 persen setuju terjadi penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau agar pemudik kembali mempertimbangkan bila hendak mudik dengan sepeda motor, karena rawan kemacetan.
Baca SelengkapnyaMenteri Perhubungan Budi Karya melarang masyarakat mudik menggunakan sepeda motor karena rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.
Baca SelengkapnyaSebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
Baca SelengkapnyaWFH ini dilakukan dalam rangka mengatasi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk.
Baca SelengkapnyaLebih dari 80 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja polantas mengamankan dan melancarkan arus mudik.
Baca Selengkapnya