Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Susi: Reklamasi bukan hal tabu, boleh untuk kepentingan publik

Susi: Reklamasi bukan hal tabu, boleh untuk kepentingan publik Susi Pudjiastuti. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, reklamasi bukanlah hal yang tabu. Menurutnya, boleh saja dilakukan jika memang berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan bisnis yang tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

"Reklamasai itu bukan hal tabu. Boleh dilakukan bila diperlukan. Biasanya negara lain ada yang melakukan reklamasi untuk menambah wilayah, seperti Singapura. Tapi itu untuk kepentingan publik. Misalkan itu seperti untuk membuat pelabuhan, sah-sah saja," ujar Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jumat (3/2).

Meski demikian, Susi juga mengaku tidak bisa menyalahkan jika reklamasi dibuat untuk dijadikan hunian baru dan pusat bisnis. Hal itu seperti yang dialami DKI Jakarta dengan reklamasi pulau G. Hanya saja, tetap reklamasi dibuat untuk tetap mengendepakan pilar-pilar lingkungan hidup. Sebab, reklamasi adalah merekayasa ekosistem lingkungan hidup.

Orang lain juga bertanya?

"‎Pagar-pagar pilar lingkungan hidup harus disiplin. Rekonstruksi enginering dalam ekosistem, jika tdak masukan unsur ekologi itu akan cost disaster. Makanya penting sekali. ‎Jakarta itu utk membuat pulau baru hinuan baru pusat bisnis baru boleh saja. Tapi legalitas harus ada aturannya. Kalau enggak asesuai ya jangan," jelasnya.

Susi menegaskan pemerintah pernah melakukan moratorium pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Alasannya, saat itu muncul pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

"Ada gambar dan realitas tidak sama. Dan pengambilan pasir tidak sesuai yang tidak diperbolehkan," tandasnya.

Dia pun memperingatkan para pengembang untuk tak merugikan warga sekitar. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi.

"Tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Sebesar-besarnya dilakukan untuk kepentingan publik. Reklamasi jadi enggak tabu. Makanya akademisi dilibatkan. Disini penting ya. Pentingnya integritas Perguruan Tinggi. Kalau enggak ada, penjaga gawang pembuat kebijakan salah semua," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono: Pemanfaatan Pasir Laut untuk Kebutuhan Domestik dan Jaga Keberlanjutan Ekologi
Menteri Trenggono: Pemanfaatan Pasir Laut untuk Kebutuhan Domestik dan Jaga Keberlanjutan Ekologi

Di dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Anies: Negara Jangan Berdagang dengan Rakyat, Semua Urusan Rusak
Anies: Negara Jangan Berdagang dengan Rakyat, Semua Urusan Rusak

Menurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tampil Bak ABG, Susi Pudjiastuti Curi Perhatian Bentangkan Poster Menggegerkan saat Pawai Bebas Plastik di Bundaran HI
FOTO: Tampil Bak ABG, Susi Pudjiastuti Curi Perhatian Bentangkan Poster Menggegerkan saat Pawai Bebas Plastik di Bundaran HI

Susi terlihat bersemangat mengikuti Pawai Bebas Plastik. Ia juga membentangkan poster-poster menggegerkan.

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya
Menteri Trenggono Tegaskan Belum Ekspor Pasir Laut, Ini Alasannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.

Baca Selengkapnya
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat
Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat

KH Marsudi meminta masyarakat turut serta memantau segala pertaturan yang dibuat pemerintah dalam mengolah kekayaan, guna menjaga kemaslahatan bersama.

Baca Selengkapnya
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya
Berkunjung ke Pangandaran, Ini Momen Akrab Prabowo Subianto dengan Susi Pudjiastuti
Berkunjung ke Pangandaran, Ini Momen Akrab Prabowo Subianto dengan Susi Pudjiastuti

Belum lama ini Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Susi Pudjiastuti di Pangandaran.

Baca Selengkapnya