Follow
Swasta dituding jadi sebab mahalnya harga barang di Papua
Merdeka.com - Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, menyebut swasta kerap memainkan harga barang di Papua. Ini membuat segala bantuan subsidi pemerintah tidak berarti di Papua.
"Kalau selama ini saya amati, barang yang turun dari sini ke Papua langsung ditangani swasta maka harga semakin naik. Subsidi tidak jalan, ini persoalan sekarang," terang pria asal Papua ini di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).
Dia menyarankan pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. BUMD dipandang penting untuk menjawab kebutuhan warga Papua. "Harapan saya adalah pemerintah membantu Papua, harus bikin BUMD," kata dia.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Kenapa BPH Migas pantau pasokan BBM di Papua? BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
BUMD ini nantinya menjadi perwakilan pemerintah pusat dalam menyalurkan subsidi. Baik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun sembilan bahan pokok (sembako). "Jadi subsidi yang turun dari sini misalkan beras atau gula harga Rp 12.000, BUMD yang dibangun di Papua itu harganya harus sama," ucapnya.
Lennis menambahkan, sebetulnya konflik di Papua terjadi akibat ketidakadilan. Rakyat menjadi murka dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menghindari terjadinya konflik berkepanjangan, pemerintah perlu memberi perhatian lebih dan mewujudkan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Sila ke-5 itu harus ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga bukan cuma masalah BBM tapi sembako dan semua pembangunan apa pun," tuntasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca Selengkapnya
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Penyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca Selengkapnya
Kenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnya
"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya