Swasta siap beri Jokowi USD 6 miliar kembangkan pelabuhan

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sejumlah badan usaha pelabuhan swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar USD 6 miliar pada pemerintah mendatang. Dana ini untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru guna menurunkan biaya logistik nasional.

Syaratnya, swasta meminta ikut mengelola pelabuhan di mana selama ini dimonopoli oleh Pelindo.

Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita, mengatakan implementasi visi maritim Jokowi dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi.

"Caranya tentu dengan mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis pada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (4/10).

Saat ini, biaya logistik di Indonesia tercatat masih sangat boros yakni mencapai 24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pelabuhan masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistik karena infrastrukturnya yang terbatas, sebaliknya kondisi tarif dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat.

Pihaknya berharap, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mengandalkan APBN untuk mengembangkan pelabuhan strategis di Indonesia, tetapi memperbanyak keterlibatan investor nasional maupun pemerintah daerah. "UU pelayaran sudah memberikan ruang kepada swasta dan Pemda dalam penyelenggaraan pelabuhan, tetapi belum jalan."

Menurut dia, pemerintahan dapat mendorong BUMN pelabuhan untuk penetrasi pasar ke luar negeri, terutama dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan. Sementara, urusan dalam negeri bisa diserahkan pada swasta.

Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan diantaranya dikendalikan penuh oleh BUMN pelabuhan, sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan oleh Pemerintah Otoritas Batam.

Di sisi lain, di dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), pemerintah telah menetapkan dua pelabuhan hub yakni Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung serta rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang diharapkan dapat dikembangkan bersama swasta nasional guna mengurangi beban APBN. (mdk/bim)