Swasta siap kontribusi 30 persen dana pembangunan infrastruktur RI

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya dalam pembangunan infrastruktur di berbagai sektor termasuk energi, telekomunikasi, pengolahan air dan limbah serta transportasi. Sayangnya, upaya percepatan pembangunan tersebut masih terbentur dengan pembiayaan sehingga memerlukan sumber pembiayaan alternatif untuk mengakselerasi kinerja pembangunan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan, ada beberapa langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melalui kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha serta keterlibatan investor ‎mulai dari pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta.

"Untuk swasta ditargetkan mampu berkontribusi hingga sebesar 30,7 persen atau setara Rp 1.692 triliun dari total budget kebutuhan infrastruktur Indonesia," kata Erwin di Jakarta, Jumat (17/6) malam.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setidaknya dibutuhkan biaya mencapai Rp 5.519 triliun hingga 2019 untuk seluruh infrastruktur. "Dalam estimasi tersebut seti‎daknya 40,1 persen atau sebesar Rp 2.215 triliun ditargetkan berasal dari budget pemerintah pusat melalui APBN," kata dia.

Erwin menegaskan, pemerintah juga terus melakukan terobosan dan mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi iklim investasi. Selain menggunakan dana investasi asing, terdapat potensi keuangan domestik seperti pasar saham, obligasi, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

"Dengan adanya pemanfaatan alternatif pembiayaan infrastruktur maka kita harapkan dapat meningkatkan investasi bagi percepatan pembangunan dan secara bersamaan meningkatkan aliansi strategis antara pemerintah dan swasta," pungkasnya.