Swasta tak mampu, alasan pemerintah kuasai proyek infrastruktur
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur yang ada. Namun pemerintah tak mau disebut memonopoli proyek dari swasta.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah terpaksa mengerjakan sendiri proyek infrastruktur lantaran tak laku ketika ditawarkan ke pihak swasta. Alasan pihak swasta, tidak menguntungkan bagi mereka.
Bambang mencontohkan proyek jalan tol di Sumatera yakni Medan-Binjai yang sudah sejak lama ditawarkan Pemerintah ke pihak swasta namun tak mendapat respons positif.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Sultra? Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
"Mungkin sejak saya kuliah dulu itu sudah ditawarkan Pemerintah (ke swasta) tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi. Sampai hari ini ketika ditawarkan lagi, swasta enggak ada yang mau. Karena menurut mereka tidak menguntungkan," ujar Bambang kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).
Karena itu pemerintah memutuskan mengambil alih proyek tersebut. Sebab, jika tetap menunggu pihak swasta maka tidak akan ada kemajuan. Akhirnya pemerintah menunjuk BUMN untuk mengerjakannya.
"Pemerintah akhirnya menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. Karena bayangin saja, Medan- Binjai dari kota ke kota besar di Sumatera itu pun enggak laku. Apalagi kalau misalnya Pekanbaru-Dumai, Palembang- Indralaya, dan lainnya, itu susah. Harus BUMN yang masuk," tambah Bambang.
Meski mengambil alih proyek infrastruktur, pemerintah tetap memberikan peran pada pihak swasta. Menkeu mencontohkan, proyek pembangkit listrik di Gorontalo dikerjakan pihak swasta.
Bambang menjamin, pihak swasta masih memiliki potensi dan peluang untuk ikut mengerjakan proyek infrastruktur.
"Jadi tidak benar kalau kita memonopoli. Ya kita juga dorong dengan kerja sama pemerintah dengan swasta dan swastanya bisa terlibat jauh," paparnya.
Bambang tak menampik banyaknya pihak swasta yang kerap berulah dan membuat proyek mangkrak. Dia mencontohkan proyek Tol Trans Jawa, di beberapa ruas semisal dari Merak-Surabaya dikerjakan swasta yang dalam perjalanan ternyata mangkrak.
"Kita enggak mau dong begitu. Nyari swasta juga belum yakin apa bisa mengerjakan atau tidak. Makannya kita tugasi Waskita Karya dan Jasa Marga ambil. Bukan memonopoli ya sekali lagi, tapi swastanya yang tidak mampu dan tidak bisa masuk," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca SelengkapnyaPara produsen bidang kelistrikan atau industri lain, akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaSaat berbicara di depan para CEO, Presiden lantas meminta maaf kepada Menteri BUMN Erick Thohir
Baca SelengkapnyaDia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.
Baca Selengkapnya