Follow
Syarat dari DPR jika pemerintah Jokowi ingin tambah utang
Merdeka.com - Dalam nota keuangan draf RAPBN 2016, defisit anggaran tercatat Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB. Pemerintah masih mengandalkan pendekatan pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tersebut. Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan, pihaknya akan menolak cara pemerintah menambal anggaran dengan utang jika tidak ada mendesak.
"Kalau utang itu untuk membiayai hal-hal yang tidak produktif, tentu akan kita bahas lebih lanjut," kata Ahmadi di kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Ahmadi sepakat jika utang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Jika utang dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat prioritas, diyakini berdampak positif ke arah perbaikan ekonomi.
"Kalau itu memang pembangunan yang prioritas kita lihat karena urgensinya betul-betul akan membuat perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kita di daerah. Mungkin kita setujui," terangnya.
Di sisi lain, Ahmadi mengkritik cara Jokowi menyampaikan nota keuangan. Menurutnya bahasa yang digunakan Jokowi tidak mudah dipahami masyarakat.
"Jangan membuat pelaporan yang njelimet. Bikinlah yang mudah. Orang DPR saja tidak bisa memahami, apalagi orang Indonesia," kritiknya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, berharap ke depan, fraksi-fraksi yang ada di DPR menempatkan anggota yang memiliki kapasitas untuk bekerja di Banggar.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Said menjelaskan baik secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya