Follow
Syarat pindah ibu kota negara, lahan sepenuhnya dikuasai pemerintah
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengaku masih mengkaji wacana pemindahan ibu kota. Hasil kajian ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini.
"Setelah itu kami serahkan ke presiden untuk membuat political decisionnya," ucapnya saat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, Jakarta, Rabu (26/4).
Jika dipindah, dia memastikan, lokasinya bukan di Jawa. Sebab, pulau terluas ketiga belas di dunia tersebut sudah terlalu padat.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Kenapa Pegi bebas? Senin (8/7), hakim PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Jabar.
-
Kenapa desa dibebaskan pajaknya? Alasan pemberian sima merujuk pada kata-kata 'ilang dening Guntur' yang berarti sebuah desa yang hilang atau hancur karena terkena letusan gunung.
-
Apa nama mata uang Indonesia? Rupiah merupakan nama mata uang Indonesia yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia.
-
Kenapa mengadakan kebebasan finansial penting? Selama masih ada sumber daya dan tekad yang kuat untuk mencapainya, kebebasan finansial sangat mungkin untuk diraih lebih cepat, tentu dengan sejumlah kiat-kiat yang dapat Anda persiapkan dan pelajari untuk mencapai kebebasan finansial berikut ini.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
"Kalau mau, itu akan pindahnya ke luar Jawa," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, lahan di lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara tersebut sepenuhnya sudah dikuasai pemerintah. Dengan begitu, pemerintah tak perlu merogoh kocek untuk membeli lahan.
"Persisnya di mana itu akan melihat ketersediaan lahan yang sudah 100 persen dikuasai pemerintah," tuturnya. "Pokoknya tanpa perlu keluar uang untuk pembebasan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca Selengkapnya
Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Masyarakat tetap dituntut untuk mematuhi tta tertib keamanan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya