Follow
Syarat Presiden Jokowi jika Ibu Kota ingin pindah dari Jakarta
Merdeka.com - Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah didengungkan pertama kali oleh Presiden Soekarno.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui pemindahan Ibu Kota membutuhkan dana yang besar. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo tak mau semuanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dananya pasti besar, tapi presiden ingin jangan sampai memberatkan APBN," kata Menteri Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
Saat ini, Menteri Bambang berencana mencari skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta. Namun, belum dijelaskan secara rinci soal penyaluran dana ini.
"Salah satu kajian kita adalah mencari skema pembiayaan yang kreatif, artinya melibatkan private sector agar pemerintah bisa bangun infrastruktur, sarana prasarana dengan dukungan swasta."
Menteri Bambang memastikan, rencana pemindahan Ibu Kota ini melibatkan semua kementerian dan lembaga.
"Semua terkait, misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun. Ibu Kota tersebut tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pindah ke IKN bukan hanya soal pindah saja, tetapi juga kesiapan segala fasilitas.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca Selengkapnya
Masih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Di depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca Selengkapnya
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya kesiapan di lapangan sebelum menandatangani Keppres itu.
Baca Selengkapnya
Alasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya