Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Syarat UKM untuk Bisa Ikut Program Vaksinasi Gotong Royong

Syarat UKM untuk Bisa Ikut Program Vaksinasi Gotong Royong UMKM. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani memberikan kabar baik bagi pelaku UKM terkait pelaksanaan program Vaksin Gotong Royong. Di antaranya, memperbolehkan sektor UKM untuk mengikuti program tersebut.

"Mereka menanyakan ke kita pada awal-awal apakah UKM boleh kita ikut? Boleh," ungkapnya dalam acara Sosialisasi Kadin Indonesia terkait Sentra Vaksinasi Gotong Royong, Rabu (19/5).

Kendati demikian, ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku UKM untuk mengikuti program Vaksin Gotong. Yakni usaha mereka harus berstatus badan hukum.

Orang lain juga bertanya?

"Baik itu PT ataupun CV selama berbadan hukum Indonesia mereka boleh mendaftar," bebernya.

Dia mencatat, saat ini, sebanyak 7.000 UKM sudah terdaftar mengikuti program Vaksin Gotong Royong. Adapun total perusahaan yang telah mendaftar program mandiri tersebut mencapai 22.736 perusahaan.

Dia menilai, tingginya minat pelaku UKM untuk mengikuti program vaksin tersebut mengindikasikan kinerja usaha kecil di Indonesia masih cukup tangguh.

"Jadi, kita lihat masih banyak juga UKM yang masih bisa berjalan dengan baik. Karena mereka berpartisipasi di vaksin gotong royong ini," terangnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Syarat Mutlak agar Produk UMKM Bisa Tembus Pasar Ekspor
Ternyata, Ini Syarat Mutlak agar Produk UMKM Bisa Tembus Pasar Ekspor

Para pengusaha UKM wajib aktif dalam suatu komunitas guna memperlancar ekspor.

Baca Selengkapnya
UMKM Bakal Kebagian Hilirisasi, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian
UMKM Bakal Kebagian Hilirisasi, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian

Tak hanya nikel, pemerintah juga mendorong hilirisasi UMKM.

Baca Selengkapnya
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Baca Selengkapnya
Dinkop UKM Kota Cilegon Luncurkan SOP Layanan dan Fasilitasi UMKM
Dinkop UKM Kota Cilegon Luncurkan SOP Layanan dan Fasilitasi UMKM

Kepala Bidang UKM Dinkop UKM Kota Cilegon, Heryati, menjelaskan bahwa SOP tersebut ia beri nama Safari.

Baca Selengkapnya
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang
Tiga Syarat Ormas Keagamaan untuk Dapat Izin Kelola Tambang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Baca Selengkapnya
Seribu UMKM Banyuwangi Difasilitasi Sertifikasi Halal Gratis
Seribu UMKM Banyuwangi Difasilitasi Sertifikasi Halal Gratis

Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis

Baca Selengkapnya
Kemenkumham dan Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023
Kemenkumham dan Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023

Temu Bisnis ini untuk mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Lindungi UMKM, Banyuwangi Pacu Pengurusan Rekomendasi HKI Hingga Level Desa
Lindungi UMKM, Banyuwangi Pacu Pengurusan Rekomendasi HKI Hingga Level Desa

HKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM

Ganjar mendorong para pelaku usaha memiliki koperasi untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Daya Saing Global, Telkom Dukung Sertifikasi Halal 497 UMKM Binaan
Tingkatkan Daya Saing Global, Telkom Dukung Sertifikasi Halal 497 UMKM Binaan

Kerja sama Telkom dan Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia untuk Capai Target 10 Juta Sertifikasi Halal di Tahun 2024.

Baca Selengkapnya