Tagih janji perbaikan ekonomi di setahun Pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo akan genap satu tahun pada 20 Oktober. Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menilai di masa kerjanya yang satu tahun ini, Presiden Joko Widodo belum banyak memenuhi program Nawacita yang mementingkan kepentingan rakyat.

Justru, dia menilai Jokowi malah lebih fokus membuat para pendukungnya senang dengan membagi-bagikan sejumlah jabatan komisaris BUMN.

"Ya yang dikerjakan selama ini apa? Kecuali pendukung-pendukung dia yang mendapatkan kekuasaan di komisaris-komisaris BUMN," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta.

Lebih dari itu, wakil ketua Komisi III DPR ini mempertanyakan Nawacita Jokowi yang acapkali digembar-gemborkan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru belum mampu melaksanakan apa yang sering ia ucapkan itu.

"Coba tanyakan ke rakyat selama setahun ini, apa yang dibuat untuk rakyat? Yang puas kan pendukung-pendukungnya," ujarnya.

"Janji dia mana yang dia penuhi?" tambahnya.

Seperti diketahui, tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepanjang enam bulan terakhir terus menurun. Kepuasan publik tergerus hingga 11 persen.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57,5 persen ke 40 persen," kata pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari saat memaparkan hasil survei nasional keberhasilan dan kegagalan setahun pemerintahan Jokowi-JK di Century Park Hotel, Jakarta.

Sementara itu kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Jusuf Kalla turun dari 53,3 persen ke 42,1 persen. Angka penurunan mencapai 11,2 persen.

Tingkat penurunan kepuasan juga terjadi pada kinerja menteri kabinet kerja. Jika dibandingkan survei enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen atau turun 9,7 persen.

Pengusaha pun ikut bersuara. CEO Media Nusantara Cipta (MNC) Group Hary Tanoesoedibjo menilai kinerja pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kurang cepat, utamanya dalam hal perbaikan sektor ekonomi. Hary menyoroti kualitas dan kecepatan pemerintah dalam melakukan perbaikan.

"Bagaimana saya memandang perekonomian dalam setahun Jokowi-JK kurang cepat. Ya hampir semua karena yang pertama kualitas yang kedua speed," tutur Hary di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah janji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang belum terealisasi. Meski, sudah setahun bertugas di kursi pimpinan pemerintahan.

Janji swasembada tapi buka keran impor pangan

Pemerintahan Jokowi- JK berulang kali menyampaikan ambisinya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.Akhir Januari 2015, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor beras. Saat di Aceh, Jokowi mengakui kerap mendapat desakan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras.Itu cerita beberapa bulan lalu, kondisinya justru berbanding terbalik saat ini. Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor. Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen."Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Tolak berutang namun tambah pinjaman asing

Dalam postur RAPBN 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih mengandalkan pinjaman alias utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mencatat defisit 2,32 persen atau Rp 257 triliunDalam RAPBN 2015 ada ruang untuk utang dalam negeri sebesar Rp 1.621 triliun. Sementara untuk utang luar negeri tahun depan, pemerintah bakal mencari utang baru sebesar Rp 47 triliun. Utang untuk pinjaman program sebesar Rp 7,1 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,8 triliun.Namun, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) punya pandangan berbeda. Pemerintahannya nanti tidak akan mengandalkan utang. Konsekuensinya, kata dia, membelanjakan anggaran yang ada."Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.Pemerintah Indonesia saat ini rencananya menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar."Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters.Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.

Ingin berdikari energi tapi kontrak penambang asing diperpanjang

Ketahanan pangan dan energi selalu menjadi pokok permasalahan yang ada di Indonesia. Padahal, kedua sektor menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.Jokowi menegaskan sektor pangan dan energi yang bakal menjadi perhatiannya apabila terpilih menjadi presiden dalam pemilihan presiden mendatang. "Energi dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya, karena ketahanan energi harus kita kuasai sendiri," kata Jokowi.Sementara, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengaku akan terus mendukung PT Freeport Indonesia untuk terus melanjutkan usaha di Papua. Menurutnya, keberadaan Freeport sangat membantu perekonomian masyarakat Papua dan nasional.Sudirman menambahkan, saat ini pemerintah sedang mencari cara agar keputusan pemanjangan kontrak bisa diambil, namun dengan catatan tidak ada peraturan yang dilanggar dan kemudian secara aspek sosial politik juga diterima oleh masyarakat.Peraturan yang dimaksud Sudirman adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang.Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

Ambisi negara poros maritim masih jauh panggang dari api

Partai Gerindra mengkritisi masih lemahnya kekuatan penjagaan batas wilayah perairan Indonesia. Sebab, kelemahan itu dijadikan kesempatan bagi negara lain untuk mengeruk hasil alam yang berada di bawahnya."Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sepanjang 2013 lebih dari 100 kapal asing yang melanggar batas ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi) perairan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan, dengan taksiran kerugian negara hampir Rp 101 triliun tiap tahunnya," demikian status di akun Facebook Partai Gerindra.Sementara itu, belum lama ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, baru saja mendapatkan laporan atas ditangkapnya dua kapal yang melakukan pencurian ikan. Dua kapal super purse seine milik Filipina tersebut, berhasil diamankan oleh Angkatan Laut."Ini kapal yang sangat besar, luar biasa canggihnya. Satu kali angkat itu kapal paling enggak 15-30 ton sekali garuk. Biasanya menangkap baby tuna dan segala macamnya," katanya di Kantornya, Jakarta.Mantan Bos Susi Air ini sempat menyampaikan kebingungannya atas tindakan nekat nelayan asing untuk melakukan illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF). Padahal pihaknya telah memberikan tindakan tegas dengan menenggelamkan beberapa kapal hasil tangkapan."Masih ada saja, walaupun kami sudah ada program penenggelaman kapal. Ya masih coba ada saja," ungkapnya.

Janji lahan untuk petani disebut tak terealisasi

Lahan pertanian saat ini banyak yang dijadikan lahan tambang ataupun perumahan. Untuk itu, Jokowi berjanji kepada petani untuk tidak akan membiarkan lahan pertanian dijadikan lahan pertambangan ataupun perumahan."Ke depan tidak ada lagi lahan pertanian yang terkonversi untuk lahan tinggal dan area tambang. Lahan tidak hanya untuk padi saja tapi juga untuk kebun umbi-umbian, sagu," kata Jokowi.Sementara, belum lama ini ratusan orang yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, menuntut janji Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya, yakni memberikan lahan bagi petani. Janji tersebut diungkapkan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden."Kita tagih janji Presiden Jokowi yang akan menjanjikan 9 hektar tanah bagi petani," kata perwakilan Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Rio, di atas mobil komando, Selasa (29/9). (mdk/bim)