Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tahan Defisit di 3 Persen, Pemerintah Kembali Terapkan Disiplin Fiskal

Tahan Defisit di 3 Persen, Pemerintah Kembali Terapkan Disiplin Fiskal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ©2019 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada tahun 2023 Pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal terhadap APBN, dengan cara menekan agar defisit tidak lebih 3 persen dari GDP.

Dia menjelaskan, kondisi ketidakpastian itu cenderung muncul pada sisi harga-harga yang meningkat, terutama karena disrupsi dari sisi supply karena adanya potensi peningkatan krisis pangan energi dan bahkan krisis utang di berbagai negara.

Hal tersebut sesuai dengan task force yang dibuat PBB, di mana mereka mengidentifikasi suasana dan situasi tantangan Global ini akan berpotensi kepada tiga area krisis, yaitu pangan, energi dan utang.

Orang lain juga bertanya?

"Dalam situasi ketidakpastian dan dikaitkan dengan kondisi atau peranan dari instrumen APBN fiskal. Di tahun 2023 kembali untuk menerapkan disiplin fiskal atau prudent fiscal policy dengan membuat maksimum defisit tidak lebih dari 3 persen dari GDP," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia dengan tema Normalisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Indonesia pada Sesi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Rabu (7/9).

Menurutnya, jika dilihat lebih detail, ketidakpastian ini memang cenderung meningkatkan harga dan meningkatkan suku bunga serta capital outflow. Karena adanya pengetatan likuiditas yang seharusnya dikurangi namun ternyata menimbulkan gejolak yang bisa berimbas ke ekonomi.

"Karena kalau kita masih sangat besar kemudian terlihat di market harus melakukan financing apalagi financing-nya sampai desperate maka kita pasti akan terkena Hit dengan cost of fund yang sangat tinggi," ujarnya.

Indonesia juga akan dilihat oleh dunia dari sisi ratingnya. Di mana Indonesia dianggap rentan dari sisi pembiayaan. Hal itu terlihat di berbagai negara saat ini sedang menghadapi kondisi resiko bergulir (revolving risk) dari sisi manajemen utang.

"Justru kita sedang mengelola sebuah resiko baru sudah pandemi, yaitu dari tadinya risiko kesehatan, sekarang menjadi resiko financial, dan geopolitik yang menimbulkan imbas sangat besar terhadap energi dan pangan, dan kemudian berujung pada inflasi," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global
Sri Mulyani Antisipasi Penurunan Kinerja APBN Terdampak Perlambatan Ekonomi Global

Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Pemerintah Tarik Utang Rp104 Triliun Meski APBN Surplus, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Surplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.

Baca Selengkapnya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.

Baca Selengkapnya
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun
Tahun 2023 Segera Berakhir, Sri Mulyani Pamer Pendapatan Negara Capai Rp2.553,2 Triliun

Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Dampak Keuangan Nasional Jika Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi
Dampak Keuangan Nasional Jika Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi

Sri Mulyani dinilai memiliki kemampuan dalam menjaga disiplin fiskal APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tambah Utang Rp214 Triliun per Juni 2024
Pemerintah Tambah Utang Rp214 Triliun per Juni 2024

Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Klaim Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global
Sri Mulyani Klaim Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Krisis Global

Kinerja apik ini tak lepas dari terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional hingga memasuki akhir tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Tarik Utang Rp132 Triliun Hingga Mei 2024

Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan SBN mencapai Rp141,6 triliun atau turun 2 persen secara yoy dibandingkan Mei 2023 sebesar Rp144,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Update Sri Mulyani: Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar
Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Arifin Tasrif menjamin aturan tersebut tidak akan mengganggu arus kas (cashflow) dunia usaha.

Baca Selengkapnya