Tahun depan, kaum jompo dan balita terima kartu sakti Jokowi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum lama ini telah meluncurkan kartu sakti yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu sakti ini menjadi jargon Jokowi dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.
Juru bicara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari menyebut pembagian kartu sakti masih terbatas karena terbentur anggaran 2014 yang disusun pemerintah SBY. Dari data yang ada, baru 4,4 juta rakyat Indonesia yang menerima. Data ini juga diambil dari warisan pemerintah SBY.
"APBN kan belum dalam kontrol Jokowi, jadi 4,4 juta itu dari Pak SBY. Anggaran 2014 juga masih terbatas belum bisa dikontrol," ucap Eva dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/11).
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Apa hadiah yang diberikan Jokowi? Hadiahnya, sebuah sepeda pemberian presiden.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Pada 2015 mendatang, Jokowi disebut akan memperluas cakupan penerima kartu sakti. Panti jompo dan bayi baru lahir disebut juga akan menerima uang dari pemerintah yang dimulai 2015 mendatang.
"Kemanfaatan akan diperluas. Dulu tunawisma, bayi baru lahir belum dapat manfaat. Begitu juga panti jompo, nanti akan diperluas. Tahun 2015 orang dan jenisnya akan ditambah," katanya.
Eva mengakui, kartu sakti Jokowi saat ini hanya modifikasi program SBY sebelumnya. Seperti Kartu Indonesia Sehat merupakan penyempurnaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah ada sebelumnya. "Tapi ada konstruksi diubah sekarang. Tahun akan datang ditambah dan diperluas," tutupnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca SelengkapnyaPengemudi ojek online dan masyarakat antusias menerima sembako dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaNiat pensiun dari percaturan politik Tanah Air, Jokowi malah muncul kembali di Pilkada 2024 dengan 'open jastip' dukungan kepada calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil maupun Pramono Anung mengaku tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan program-program Kartu Sakti yang dicetuskan oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya