Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tahun depan, pemerintah isyaratkan seleksi dirjen pajak

Tahun depan, pemerintah isyaratkan seleksi dirjen pajak Gedung Dirjen pajak. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintah mengisyaratkan bakal kembali melelang jabatan direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan tahun depan. Ini untuk mencari pengganti definitif Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri beberapa hari lalu.

Untuk sementara waktu, kendali ditjen pajak dipegang Ken Dwijugiasteadi.

"Jadi ini kan Pelaksana tugas untuk satu bulan ini, supaya selesai satu tahun anggaran. Nah setelah itu, nanti kami coba seleksi terbuka, mencari yang terbaik," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12).

Mardiasmo mengatakan, seleksi calon Dirjen Pajak akan dilakukan sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

"Termasuk pelaksana tugas sekarang bisa maju juga. Jadi itu semuanya seperti dulu. Misalnya, siapa menyeleksi seperti apa, nanti diajukan ke Presiden untuk penilaian akhir," jelasnya.

Dia berharap, proses seleksi tak memakan waktu lama. Agar, dirjen pajak terpilih punya cukup waktu mengejar target pajak sebesar Rp 1.3060,1 triliun pada tahun depan.

Untuk menyingkat waktu, tak menutup kemungkinan seleksi hanya dilakukan pada kandidat dikalahkan Sigit Priadi pada seleksi tahap akhir tahun lalu. Yaitu, Ken Dwijugiasteadi, Suryo Utomo, dan Catur Rini Widosari.

"Nah siapa tahu nanti presiden punya pandangan begitu, juga bisa."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masa Kerja Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Jadwal dan Besaran Gaji
Masa Kerja Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Jadwal dan Besaran Gaji

Masa kerja, jadwal, dan besaran gaji petugas Pantarlih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Gaji Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Masa Kerja, Tugas, dan Kewajibannya
Gaji Pantarlih Pilkada 2024, Ketahui Masa Kerja, Tugas, dan Kewajibannya

Pantarlih bertugas dengan masa kerja dan gaji yang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini
Istana: Pembentukan Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini

Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Pantarlih Pilkada 2024: Tugas, Wewenang, Masa Kerja, dan Gaji
Pantarlih Pilkada 2024: Tugas, Wewenang, Masa Kerja, dan Gaji

Pantarlih sering disebut juga sebagai petugas Pencocokan penelitian (Coklit).

Baca Selengkapnya
Berapa Gaji Pantarlih Pilkada 2024? Segini Besaran Nominalnya
Berapa Gaji Pantarlih Pilkada 2024? Segini Besaran Nominalnya

Mengetahui gaji yang didapat anggota Pantarlih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Gaji Sekretariat PPS Pilkada 2024, Pahami Pula Masa Kerjanya yang Segera Digelar Serentak November Mendatang
Gaji Sekretariat PPS Pilkada 2024, Pahami Pula Masa Kerjanya yang Segera Digelar Serentak November Mendatang

Besaran gaji yang hendak diterima pun sudah ditetapkan, untuk memastikan agar anggota PPS menjalankan tugasnya dengan baik.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK
Istana Jawab Somasi MAKI soal Capim KPK

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024

Ditjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

Baca Selengkapnya
Masa Kerja PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Honor yang Didapat
Masa Kerja PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Honor yang Didapat

PKD berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa, memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya

Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya