Tahun depan, penghematan dana subsidi BBM di atas Rp 100 T

Merdeka.com - Pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan penghematan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 110 triliun sampai Rp 140 triliun pada tahun depan. Dengan asumsi, harga minyak dunia berada di bawah USD 105 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 11.900 per dolar Amerika Serikat.

"Itu masih didasarkan pada subsidi harga, bukan subsidi tetap," kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (19/11).

Dalam APBN 2015 ditetapkan sebesar Rp 344,7 triliun. Terdiri dari subsidi BBM sebesar Rp 276,1 triliun, listrik Rp 68,68 triliun, dan non energi Rp 69,9 triliun. Adapun, volume kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter.

Menurut Bambang, penghematan sebesar itu bakal dialihkan untuk mendanai program perlindungan sosial dan perbaikan infrastruktur dasar. "Yang sudah ketahuan, sekitar Rp 16 triliun untuk irigasi. Rupanya, pemerintah sebelumnya terlalu masif membangun irigasi, namun kurang merawat sehingga 40 persen rusak."

Dia menambahkan, perbaikan irigasi menjadi fokus utama Presiden Jokowi yang ingin menciptakan swasembada pangan. "Juga ada bantuan pupuk, benih, mesin kapal, kapal ikan, dan cold storage," katanya.

Kemudian, pemerintah juga akan merelokasi anggaran subsidi BBM untuk program peningkatan ketahanan energi. Salah satu fokusnya, ekstensifikasi jaringan gas guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan transportasi publik. "Saya dan menteri ESDM sama-sama sepakat untuk diversifikasi energi. Dan yang masuk akal adalah gas."

Selain itu, pemerintah juga bakal meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Caranya, meningkatkan fasilitas kesehatan, kesejahteraan dokter, dan setoran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Kami juga bisa menambah jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS yang saat ini sebesar 86 juta jiwa," kata Bambang.

Di luar itu, pemerintah juga bakal melanjutkan pemerintah bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT). Model semacam itu dinilai efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. "Kartu-kartu itu menjadi jalan menuju kesana, menjadi media bagi pemerintah untuk menyampaikan bantuan ke masyarakat." (mdk/arr)