Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tahun ini, BKPM catat pertumbuhan industri padat karya melambat

Tahun ini, BKPM catat pertumbuhan industri padat karya melambat Kepala BKPM Franky Sibarany. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, tahun ini, pertumbuhan padat karya melambat sebesar 13,4 persen. Penyebabnya adalah ketidakpastian hukum terkait perizinan dan upah minimum.

‎"Terkait dengan keamanan, bagaimana kita ketahui dalam 3-5 tahun terakhir banyak sekali demo khususnya sejak agustus atau september di mana tren semakin meningkat hingga november. Di mana di situ terjadi penetapan upah minimum," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani dalam diskusi bertema "Perlindungan‎ Investor dan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi" di Jakarta, Senin (2/11).

Faktor lain, ketidakpastian sumber bahan baku produksi. Ini banyak dialami oleh investor Eropa dan Amerika Serikat.

Orang lain juga bertanya?

‎"Ketiga sektor ini membutuhkan kepastian dalam sda, khususnya dengan Eropa dan Amerika," terangnya.

Terlepas itu, Franky mengungkapkan, izin prinsip meningkat sebesar 36 persen ketimbang periode sama tahun lalu. Dimana, izin prinsip investasi infrastruktur meningkat 12,4 persen, pertanian (8,2 persen), pariwisata (62,6 persen).

Kemudian, ‎industri dan industri bahan baku naik 15,9 persen, industri dengan orientasi ekpor (10,4 persen), dan ‎industri hilirisasi mineral (66,8 persen).

"Yang turun itu maritim, jadi investor yang akan masuk justru melihat bahwa kebijakan investasi dibidang maritim ini belum memberikan sinyal positif itu suatu dampak juga karena moratorium," katanya.

"Sepanjang Januari-September serapan tenaga kerja itu sudah 1,60 juta. Dan itu meningkat hampir 10,5 persen dari tahun lalu dengan periode yang sama. Yang menarik adalah PMA dan PMDN dua-duanya tumbuh sekitar 17 persen." (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja
Kemnaker: Indonesia Hadapi Tantangan Kurang Tersedianya Lapangan Kerja

Sekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.

Baca Selengkapnya
Angka PHK di Indonesia Meningkat, Wamenaker Ungkap Penyebabnya
Angka PHK di Indonesia Meningkat, Wamenaker Ungkap Penyebabnya

Jumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Pekerja Rasakan Kenaikan UMP 2024, Ini Alasannya
Tak Semua Pekerja Rasakan Kenaikan UMP 2024, Ini Alasannya

Rumusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Miris Nasib Buruh Nikel di Morowali
Miris Nasib Buruh Nikel di Morowali

Temuan Rasamala Hijau dan Trend Asia mengungkap mirisnya hidup buruh di Proyek Strategis Nasional.

Baca Selengkapnya
Ternyata Hanya 1,9 Juta Pegawai di Indonesia Berhak Terima Kenaikan UMP 2024
Ternyata Hanya 1,9 Juta Pegawai di Indonesia Berhak Terima Kenaikan UMP 2024

Kenaikan UMP 2024 berlaku untuk pekerja formal dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Baca Selengkapnya
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.

Baca Selengkapnya
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jelaskan Kenapa UMP 2024 Tak Bisa Naik 15 Persen Sesuai Keinginan Buruh
Pemerintah Jelaskan Kenapa UMP 2024 Tak Bisa Naik 15 Persen Sesuai Keinginan Buruh

Besaran indeks tertentu yang tertuang dalam PP 51/2023 sudah sesuai kajian ekonomis dan demografis.

Baca Selengkapnya
Bank Dunia: Pemilu 2024 Bisa Perlambat Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Bank Dunia: Pemilu 2024 Bisa Perlambat Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh rata-rata 4,9 persen selama 2024-2026.

Baca Selengkapnya
Industri Pengolahan Tetap Cuan di Tengah Lesunya Kinerja Manufaktur
Industri Pengolahan Tetap Cuan di Tengah Lesunya Kinerja Manufaktur

Kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 dipengaruhi oleh penurunan bersamaan pada output dan pesanan baru.

Baca Selengkapnya
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai

Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.

Baca Selengkapnya