Tahun ini, KKP bangun 7 KSN dan 20 KSNT di pulau terluar

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menargetkan akan menyelesaikan 7 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 20 Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di tahun ini.

Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto menjelaskan, tujuh KSN yang menjadi target KKP tahun ini adalah Jabodetabek Punjur, BBK (Batam, Bintan, Karimun), Mebingdaro (Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo, Kedang Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Prowodadi, Salatiga, Semarang), Gerbakertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto dan Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan), Kawasan Makasar, Maros Sungguminasa dan Takalar, dan kawasan Bima, Nusa Tenggara Barat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sendiri adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkunan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia serta pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi.

"Sedangkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-nilai strategis tertentu di mana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan," ujar Suharyanto di Jakarta, Rabu (31/1).

Mengejar target tersebut, KKP menggelar lokakarya yang dimaksudkan untuk menggalang masukan dari sektor lain dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Laut, di antaranya Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi kawasan Antar Wilayah (RZ Teluk, Selat, dan Laut), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai mana telah ditargetkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Suharyanto menambahkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

"Penyusunan RZ KSN tdak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, untuk itu sinkronisasi dan harmonisasi dengan RTR KSN dan RTRW maupun dokumen perencanaan RZWP3K Provinsi merupakan suatu keniscayaan."

Suharyanto mengungkapkan, saat ini 5 (lima) Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP3K yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

"Upaya harmonisasi meliputi berbagai isu permasalahan yang bernilai penting dan strategis nasional maupun aspek kewenangan pengelolaan di KSN tersebut. Menteri berwenang pada aspek yang benilai penting dan strategis nasional saja, selebihnya diharmonisasikan dengan pemerintah daerah."

Selain harmonisasi urusan tersebut, reposisi nelayan Juga menjadi aspek penting yang diperhatikan di dalam RZ KSN antara lain diwujudkan dalam rangka penjaminan kehidupan sosial ekonomi yang maju dan modern dengan menjamin dan menyediakan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil di wilayah perairan.

"Intinya berbagai kepentingan akan diakomodir untuk dapat berjalan selaras dalam mendukung kepentingan bangsa. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam."