Follow
Tahun ini, pemerintah targetkan seluruh daerah miliki tim pengendali inflasi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini masih tersisa 21 satu kabupaten/kota yang belum membentuk TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Kepemilikan TPID menjadi penting dalam menjaga tingkat inflasi nasional rendah.
"Dari 541 Kabupaten/Kota yang belum itu 21 Kabupaten/Kota yang belum membentuk TPID. Itu yang kami kejar dalam 2 tahun ini," ungkapnya di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/1).
Menteri Tjahjo berharap tahun ini ke-21 daerah tersebut sudah memiliki TPID. "Sudah kami minta untuk mendorong (pembentukan TPID), karena inflasi itu harus terakomodasi, harus mampu diredam di tingkat daerah. Mudahan tahun ini sudah selesai semua," kata dia.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
Dengan adanya kerja sama dan upaya serius dari tiap daerah, menurut Tjahjo, maka angka inflasi daerah maupun nasional dapat dijaga tetap rendah.
"Kami dorong terus. Semua Daerah Tingkat (Provinsi) sudah tinggal kita 21 kabupaten/kota. Maklumlah kan tidak bisa memaksa ya. Kami sebagai departemen regulasi hanya bisa menyampaikan ini lho 3 tahun ini data inflasi ini bagus. Akan semakin bagus kalau di daerah juga ikut mendorong," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Penghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.
Baca Selengkapnya
Tito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca Selengkapnya
Angka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca Selengkapnya
Penanganan inflasi umumnya menggunakan instrumen perbankan.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.
Baca Selengkapnya
TPID Kepri berhasil meraih penghargaan TPID Award 2024 sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera.
Baca Selengkapnya
Dalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
Inflasi YoY 3,00 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Selengkapnya
Tomsi dalam kesempatan juga mewanti-wanti sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi yang terbilang tinggi.
Baca Selengkapnya
Tito mengatakan, Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi.
Baca Selengkapnya