Tahun politik munculkan ancaman krisis sektor keuangan

Merdeka.com - Tahun politik 2014 disebut berpeluang membuat krisis sektor keuangan kembali terjadi. Alasannya ialah adanya transformasi fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan transformasi dari BUMN Jamsostek, Askes, Asabri, Taspen, Jamkesda ke badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"BPJS itu merupakan sumber kecurangan, banyak sekali uang di sana, tidak ada transparansi dan pengawasan," ungkap Ketua Tim Judicial Review UU OJK, Salamudin Daeng, saat acara 'Diskusi: Meneropong Sisi Gelap Bank Indonesia Menjelang Pemilu 2014" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Jumat (21/3).

Menurutnya, suatu institusi yang memiliki kuasa mengatur uang yang besar terancam menjadi bancakan politik di tahun pemilu. Hal itu juga yang akan menyebabkan krisis sektor keuangan.

"Yang berkuasa dalam elit politik cenderung menggunakan segala macam untuk memperoleh sumber pembiayaan pemilu, termasuk sektor perbankan melalui tangan direksi," jelas dia.

Sementara, bagi bank-bank yang tengah sekarat dapat dengan mudah dibangkrutkan agar memperoleh dana talangan dari pemerintah. Kejadian ini pernah menimpa Bank Century.

"Kalau sudah krisis mengacu pada siapa, kan tidak ada yang bertanggung jawab kalau sudah krisis. Tidak mungkin pemerintah mengumumkan krisis kepada masyarakat bukan," ungkapnya.

Selain itu juga, besaran suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini tinggi berdampak pada sektor riil khususnya kredit properti. Hal ini membuat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan berpotensi melonjak. Apalagi jika melihat bahwa kisaran NPL secara umum masih terbilang tinggi khususnya sektor properti.

"NPL perbankan sekarang kan sangat tinggi, meski Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ketentuan NPL tapi kan nyatanya suku bunga tetap tinggi di level 7,5 persen sehingga mematikan sektor produktif pada akhirnya," ujarnya. (mdk/bim)