Tak Ada Lagi Dana PEN Penanganan Pandemi di 2023, Sisa Dana 2022 Masuk Kas Negara

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Komite Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan selesai akhir tahun ini. Pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus untuk PC-PEN di APBN 2023.

"KPC-PEN akan selesai akhir tahun ini,"ujarnya usai Peluncuran Buku Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (20/12).

Realisasi penyaluran dana PEN mencapai Rp330,7 triliun per 9 Desember 2022. Angka ini sekitar 72,6 persen dari total dana yang disiapkan.

Menko Airlangga menjelaskan, realisasi itu bergantung pada banyaknya kasus yang terjadi. Dengan tren kasus yang semakin menurun, maka penggunaan dana PC PEN juga ikut berkurang.

Dia mengatakan, pemerintah tak terlalu mengejar untuk merealisasikan total anggaran PC-PEN Rp454,62 triliun untuk alokasi tahun 2022. Menurutnya, kondisi saat ini sudah berubah.

Nantinya, sisa dana tersebut akan masuk ke kembali ke kas negara di Kementerian Keuangan. Dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan yang tercantum dalam desain alokasi APBN 2023. "Ditarik ke (kementerian) keuangan," ungkapnya.

Realisasi Dana PEN 72,6 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sejak 1 Januari-9 Desember 2022 telah mencapai Rp330,7 triliun atau 72,6 persen dari pagu Rp455,62 triliun.

Realisasi tersebut didorong oleh klaster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp148,2 triliun atau 95,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.

"Dominasi untuk PCPEN masih pada perlindungan masyarakat karena ini untuk melindungi rakyat dari ancaman Covid-19 dan ancaman berbagai guncangan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers "APBN KITA Desember 2022" secara daring di Jakarta, Selasa (20/12).

Dia memerinci klaster perlindungan masyarakat terdiri dari realisasi Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) Rp12,6 triliun untuk 20,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp28,6 triliun untuk 10 juta KPM, serta bantuan tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) Nelayan Rp1,3 triliun untuk 2,1 juta orang.

Kemudian, untuk BLT Minyak Goreng Rp7 triliun untuk 23,9 juta KPM, BLT Dana Desa Rp26 triliun untuk 7,5 juta KPM, bantuan untuk penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lansia Rp114,4 miliar untuk 400 ribu orang, Kartu Pra Kerja Rp18 triliun untuk 5,1 juta orang, serta Kartu Sembako Rp43,9 triliun untuk 18,8 juta KPM.

Selain klaster perlindungan masyarakat, realisasi PCPEN turut diberikan untuk klaster kesehatan sebesar Rp54,2 triliun atau 44,2 persen dari pagu Rp122,54 triliun. Sri Mulyani menilai rendahnya realisasi tersebut seiring dengan kasus Covid-19 yang kian menurun.

"Ini bagus dan bukan di bawah performa, tetapi karena kondisi kesehatan dan masalah COVID-19 sudah mulai bisa terkontrol dengan sangat baik sehingga belanja penanganan COVID-19 memang mengalami penurunan sangat tajam," jelasnya.

Rincian Klaster

Secara perinci, realisasi klaster kesehatan meliputi belanja penanganan Covid-19 antara lain klaim pasien Rp27,6 triliun untuk tunggakan 2021 kepada 319.613 pasien dan pembayaran 2022 untuk 255.535 pasien, vaksinasi Rp2,9 triliun untuk 60,1 juta dosis, dan penelitian.

Kemudian terdapat pula realisasi insentif atau santunan tenaga kesehatan pusat dan daerah senilai Rp3,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,8 triliun, serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp15,1 triliun untuk penanganan pandemi di desa dan daerah.

Bendahara Negara tersebut melanjutkan, PCPEN turut diberikan untuk klaster pemulihan ekonomi yang sebesar Rp128,4 triliun atau mencapai 72 persen dari alokasi Rp178,32 triliun.

Realisasi itu diberikan untuk program padat karya Rp18,4 triliun, ketahanan pangan Rp31,2 triliun, dukungan UMKM Rp24 triliun, insentif usaha atau pajak Rp16,7 triliun.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com