Follow
Tak ada payung hukum, swasta ragu ikut megaproyek 35.000 MW
Merdeka.com - Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi untuk membangun mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun ke depan. Hitungan awal, proyek ini membutuhkan dana mencapai Rp 1.100 triliun.
Besarnya dana yang dibutuhkan tidak mungkin semua ditutupi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pemerintah secara terbuka mengundang swasta untuk investasi di sektor kelistrikan Indonesia ini.
Chief Growth Officer, Sewatama Edi Prayitno Hirsam mengakui banyak swasta yang terangsang akan mega proyek ala Jokowi ini. Namun, kebanyakan swasta masih ragu untuk menanamkan modal dikarenakan belum adanya payung hukum yang menaungi proyek itu.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Apa saja manfaat program Listrik Desa? 'Masak masakan tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saja,' ujar Mama Lodia. 'Anak-anak juga gampang belajar karena tidak tidur lagi jadi belajarnya bagus.'
-
Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Apa kunci sukses proyek kelistrikan menurut PLN? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Apa target Pertamina dalam pengembangan energi panas bumi? Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 dan dokumen hijau Pertamina Geothermal Energy, secara keseluruhan industri panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkontribusi hingga 16 persen dari total target dekarbonisasi nasional di tahun 2030.
"Diharapkan dengan adanya Permen (Peraturan Pemerintah) bisa berikan dampak terhadap proses yang ada," ujar Edi dalam Diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).
Menurut Edi, dalam prosesnya saat ini swasta dihadapkan sejumlah persoalan mulai dari negosiasi PPA hingga perizinan. "Memang arahnya ke depan akan dicapai dengan pembangunan. Mulai dari disiapkan tender terkait pengadaan. Dan kendala yang ada yakni negosiasi PPA hingga perizinan," tuturnya.
Jika proses tersebut mampu berjalan mulus tanpa adanya hambatan, Edi meyakini pihak swasta akan berbondong-bondong untuk menanamkan modal. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perguruan tinggi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Selengkapnya
Pemerintah saat ini ingin agar masa pemerintahan berikutnya tak lagi kerepotan dalam menyusun regulasi terkait energi hijau.
Baca Selengkapnya
Para produsen bidang kelistrikan atau industri lain, akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya.
Baca Selengkapnya
Skema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya.
Baca Selengkapnya
Pemadaman listriK PLN masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul.
Baca Selengkapnya
Kenaikan subsidi listrik itu berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET.
Baca Selengkapnya
HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca Selengkapnya