Tak ambil dividen BUMN bank, pemerintah ingin kurangi utang asing
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil membeberkan alasan pemerintah tidak jor-joran menarik dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama sektor perbankan. Pasalnya, pemerintah tengah menyiapkan perbankan Indonesia untuk membangun infrastruktur.
Menurut Sofyan, dari Rp 1 triliun dividen yang tidak diambil, maka perbankan bisa berkembang menjadi Rp 5 triliun. "Bank bank BUMN berkembang karena itu kita kurangi dividen dan beri kesempatan pada bank untuk ikut bangun infrastruktur," ucap Sofyan di Jakarta, Jumat (16/1).
Dengan kuatnya perbankan BUMN, pemerintah juga bisa mengurangi utang luar negeri dari Bank Dunia dan sebagainya untuk pembiayaan pembangunan. Sofyan menyebut, Presiden Jokowi sangat sepakat mengembangkan perbankan Indonesia.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang membangun gedung Bank Indonesia Sumut? Gedung ini dibangun pada tahun 1908 oleh seorang arsitek Belanda yang cukup tersohor bernama Eduard Cuypers bersama dua orang lainnya, Hulswit dan Fermos
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kenapa OJK dorong pengembangan perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional.Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Kenapa Bank Pemerintah penting? Bank pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank BUMN, adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
"Kita tidak perlu meminjam uangnya di Bank Dunia ataupun bank-bank di manapun. Pemerintah sepakat untuk membangkitkan sektor perbankan nasional," tutupnya singkat. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaData OJK: Sisa Utang BUMN Karya ke Bank Himbara Tembus Rp78 Triliun
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaPembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2024 menurun.
Baca SelengkapnyaPII Indonesia mencatat kewajiban neto USD247,3 miliar, turun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan I-2024 sebesar USD253,9 miliar.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca Selengkapnya