Tak cukup anggaran, 40 Pemda batal rekrut PNS

Merdeka.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasodjo membenarkan adanya pembatalan perekrutan CPNS oleh 40 pemerintah daerah (Pemda). Pembatalan dilakukan karena kurangnya persiapan pemerintah daerah meski telah mendapat alokasi formasi dari pemerintah pusat.

Selain itu, pembatalan juga dilakukan karena tidak adanya anggaran daerah untuk membiayai PNS baru nantinya. "Mungkin juga ada sebagian yang merasa anggaran belanja terlalu besar sehingga tak perlu merekrut tahun ini. Kalau enggak bisa lagi mengajukan mungkin baru bisa tahun depan," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).

Formasi PNS yang batal direkrut tahun ini sebanyak 20.000 formasi. Formasi ini juga belum tentu ada lagi tahun depan karena harus memperhitungkan ketersediaan anggaran serta APBN untuk membiayai rekrutmen baru di tahun depan.

"Jadi enggak secara otomatis bisa dilimpahkan ke daerah atau pemerintah pusat tahun depan. Jadi sangat tergantung pada apa yang mereka minta dan ketersediaan anggaran yang dimiliki," tambahnya.

Terkait RAPBN 2015 yang telah disusun dan tidak memasukkan dana untuk perekrutan baru, Eko menyebut ini masih bisa diubah dalam APBN-P 2015 mendatang. "Selama anggaran belanja pegawai ini di hitung setiap awal, kecukupannya itulah yang kita mampu membiayai formasi yang akan datang, tapi kebutuhan daerah jauh lebih besar dari kebutuhan dari kita membayar."

Merujuk data dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2014, pemda yang menunda rekrutmen itu tersebar di berbagai wilayah. Berikut daftar pemda yang batal merekrut CPNS 2014:

Pemda tersebut diantaranya, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Gayo Lues, Pemkab Lampung Timur, Pemerintah kota (Pemkot) Sabang, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Asahan, Pemkab Ciamis, Pemkab Batu Bara, Pemkab Cianjur, Pemkab Labuhan Batu, Pemkot Banjar

Pemkab Labuhan Batu Selatan.

Lalu, Pemkab Lebak, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Tangerang, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Purworejo, Pemkab Pakpak Barat, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Kepulauan Mentawai, Pemkab Lumajang, Pemkot Bukit Tinggi, Pemkab Probolinggo, Pemkab Indragiri Hulu, Pemkab Tulungagung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Pemkab Trenggalek, Pemkab Merangin, Pemkot Madiun, Pemkab Banyuasin. Pemkab Kutai Barat

Selain itu, Pemkab Musi Banyuasin, Pemkab Kutai Kertanegara, Pemkab Ogan Komering Ulu Timur, Pemkab Minahasa Utara, Pemkot Prabumulih, Pemkab Badung, Pemkot Palembang

Pemkot Denpasar, Pemkot Bengkulu, dan Pemkab Halmahera Utara. (mdk/arr)