Tak didukung sektor perbankan & moneter buat daya saing RI buruk

Merdeka.com - Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah serta lokasi yang sangat strategis. Indonesia berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Pasific. Belum lagi, Indonesia menjadi jalur pelayaran dan penerbangan yang cukup padat.

Fakta ini menjadikan daya saing komparatif Indonesia tinggi di mata dunia. Sayangnya, daya saing komparatif ini tidak dimanfaatkan menjadi daya saing kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

"Pemanfaatan daya saing komparatif untuk hasil jangka pendek, bisa dilihat dari pendapatan negara maupun untuk pendapatan korporasi. Lalu, kebijakan industri termasuk ‎industri keuangan yang tidak konsisten yang seharusnya dapat membangun dan meningkatkan daya saing," ujar Anggota Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Soy Martua Pardede dalam acara 'OJK Forum 2015 Peluang dan Tantangan Industri Jasa Keuangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean' di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (12/10).

Menurutnya, pemanfaatan daya saing komparatif Indonesia tidak diimbangi dengan kebijakan moneter dan perbankan yang baik. Justru, perbankan terlihat semakin melepaskan diri dari sektor riil sehingga tidak mendukung pertumbuhan industri. Lalu, pendanaan yang tidak cukup juga sulit diperoleh terutama untuk sektor manufaktur, infrastruktur dan pertanian.

‎"Belum lagi adanya jebakan liberalisasi dan globalisasi," ucapnya.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan daya saing, semisal kebijakan keuangan khususnya perbankan untuk mendukung daya saing dari aspek pembiayaan, kebijakan hilirisasi di bidang industri jasa keuangan. Caranya dengan menambah cabang bank, lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan non-bank dan branchless banking.

"Dengan mengarahkan industri jasa keuangan untuk mendukung industri produk unggulan dan industri kreatif," jelas dia.

Selanjutnya, kebijakan moneter dan perbankan agar lebih pro pertumbuhan industri dalam negeri dan mempromosikan kebijakan persaingan termasuk hukum persaingan yang berlaku sama untuk semua negara anggota Asean.

"Standar yang mengacu kepada kondisi, kreativitas dan inovasi serta kekhasan budaya lokal‎ untuk menopang daya saing," tutupnya. (mdk/idr)