Tak hanya Bulog, masalah distribusi beras juga terjadi di Kementan
Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, permasalahan rantai pasok distribusi beras dari petani ke pedagang tidak hanya terjadi pada Bulog. Menurut dia, Kementerian Pertanian juga masih carut marut terkait permasalahan tersebut.
"Persoalan kelembagaan ini tidak hanya menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan salah urus beras. Kelembagaan sisi hilir dan hulu ini masih carut marut. Kelembagaan yang benar-benar rusak selama ini adalah di hulu di pertanian," ujar Enny dalam diskusi Salah Urus Beras di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/4
Enny mencontohkan, kelembagaan yang rusak di hulu pertanian karena masih seringnya lembaga pertanian di daerah meminjamkan alat pertaniannya ke petani daerah lain. Hal ini menyebabkan pengelolaan pertanian menjadi tidak profesional.
-
Kenapa Kementan fokus pada beras? “Lahan itu akan kita sentuh dengan teknologi untuk selanjutnya bisa menjadi lumbung bagi Sumatera Selatan,“ kata SYL. Secara nasional, kata SYL, kondisi pangan Indonesia berdasarkan neraca yang ada berada pada posisi aman.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Apa target Kementan terkait beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman.
-
Bagaimana Bulog selesaikan masalah harga beras? 'Kalo harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi, kalo harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harganya. Jadi yang namanya mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Kebutuhan kita setiap tahun itu sekitar 31 juta ton, jika persediaannya kurang kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang.', jelasnya.
-
Bagaimana Kementan menjaga ketersediaan beras? Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada Bulan September selanjutnya.
-
Bagaimana Kementan dorong produksi beras? Untuk mendukung target tersebut, Arief meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal PSP dan BPPSDMP untuk saling bersinergi dengan unit eselon I lainya dalam menyediakan benih unggul, ketersediaan pupuk hingga kesiapan penyuluh.
"Misalnya alsinta, itu alatnya dipinjamkan ke petani lain. Ini adalah bentuk perubahan perilaku," kata dia.
Untuk itu, lanjut Enny, dirinya meminta pemerintah pusat untuk mengoptimalkan balai penyuluh yang saat ini sudah disfungsi.
"Ketika kita lihat, balai penyuluh ini telah mengalami suatu degradasi. Pemerintahnya yang memerintahkan saja tidak satu garis komando. Sehingga dalam menjalankan tugas pun itu formalitas. Kedua, dengan status komando saat ini bulog yang ribet, Bulog alan sulit untuk berperan sebagai penstabil harga," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBulog akan tingkatkan distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional maupun program pasar murah demi tekan harga beras.
Baca SelengkapnyaMenurut Presiden Jokowi, stok beras di bulog masih aman.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaDalam paparannya Bayu menjelaskan tentang permasalahan bidang pangan di Indonesia saat ini.
Baca Selengkapnya