Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak hanya di RI, warga dunia turut tolak pasar bebas buatan AS

Tak hanya di RI, warga dunia turut tolak pasar bebas buatan AS Ilustrasi Demo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Ratusan demonstran turun ke jalanan di Auckland, Selandia Baru hari ini untuk memprotes penandatanganan perjanjian Trans Pasific Partnership (TPP) atau perdagangan bebas buatan Amerika Serikat. Sejauh ini belum ada demonstran yang ditahan pihak kepolisian.

Dilansir dari CNN Money, Kamis (4/2), penandatanganan TPP oleh para pejabat sejumlah negara dunia dilakukan usai perjanjian ini disepakati pada Oktober lalu. Kesepakatan ini membentuk zona pasar bebas diantara 12 negara Pasifik yang menguasai 40 persen ekonomi dunia.

Negosiasi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Salah satu faktor penghambatnya ialah pemerintah negara-negara tersebut menghadapi proses politik yang cukup pelik.

Sebagai contoh, perusahaan dan petani Jepang khawatir merugi jika impor produk-produk Amerika masuk ke negara mereka. Di Australia, sejumlah pihak mengkhawatirkan naiknya harga obat-obatan usai program ini berjalan.

Di Amerika Serikat sendiri ternyata tak semua satu suara. Penolakan datang dari mereka yang khawatir produknya kalah bersaing dengan produk dari negara yang memiliki tenaga kerja murah.

Agar tidak memperkeruh suasana, negosiasi dagang dilakukan tertutup. Bahkan, naskah awal perjanjian tidak diumumkan ke masyarakat sebab pemimpin negara-negara tersebut tidak ingin detail perjanjian bocor sebelum kesepakatan tercapai.

Perjanjian pasar bebas ini diyakini akan mempertegas pengaruh Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Selain itu, memberi AS kekuatan untuk mengatur perdagangan di Asia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak takut berkompetisi dalam setiap persaingan ekonomi global. Sehingga, keputusannya bergabung ke pasar bebas Amerika Serikat (AS) atau Trans Pacific Partnership (TPP) dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan dalam perekonomian.

"Jangan takut berkompetisi dengan negara yang lain. Saya sampaikan ke menteri, gubernur, walikota, bupati bahwa visi kita ke depan adalah visi kompetisi. Sehingga kita harus berani tidak boleh ada kata yang lain. Bukan saatnya bilang 'jangan tahun ini, nanti saja'. Tidak boleh menolak dan bilang tidak mau," kata Jokowi dalam Kompas 100 CEO di Jakarta Convention Center (JCC).

Jokowi menambahkan, kerjasama tersebut memang memiliki tantangan yang besar. Namun, kata dia, Indonesia memiliki potensi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya juga menyampaikan, kepala-kepala negara yang lain mengatakan ke saya kalau mereka takut dengan Indonesia. Kalau kita yang takut ke mereka, justru keliru. Kita disini ragu dan takut, malah mereka yang justru juga takut sama kita," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, Indonesia tidak perlu takut akan adanya kerjasama yang lebih luas. Sehingga, untuk menciptakan fleksibilitas ekonomi kita yang lebih baik, Indonesia harus memiliki kunci persaingan, kompetisi, efisiensi, dan kemudahan dalam membuat aturan.

"Yang paling penting identifikasi produk-produk yang efisien, yang bagus, yang punya daya saing. Yang belum baik maka harus kita perbaiki," pungkas dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPR Minta Pemerintah Larang Media Sosial Jual Produk Langsung ke Konsumen
Anggota DPR Minta Pemerintah Larang Media Sosial Jual Produk Langsung ke Konsumen

Pemerintah diminta mengatur ulang perdagangan di platform e-commerce dan social commerce.

Baca Selengkapnya
TikTok Shop Dicurigai Koleksi Data Konsumen dan Sodorkan Barang China dengan Harga Murah
TikTok Shop Dicurigai Koleksi Data Konsumen dan Sodorkan Barang China dengan Harga Murah

Tiktok diduga akan menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China.

Baca Selengkapnya
Dukung Pemerintah Larang TikTok Shop, Pedagang Tanah Abang Harap Pasar Kembali Ramai
Dukung Pemerintah Larang TikTok Shop, Pedagang Tanah Abang Harap Pasar Kembali Ramai

Yasril juga berharap pada pemerintah melakukan promosi-promosi untuk kembali belanja di pasar.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Baca Selengkapnya
Jerit Petani Tembakau Soal Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Jerit Petani Tembakau Soal Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.

Baca Selengkapnya
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal
Pekerja Tembakau: Harga Rokok Makin Mahal, Tak Aneh Muncul Rokok Ilegal

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Kebijakan AS Ini Bikin Samsung Pusing
Kebijakan AS Ini Bikin Samsung Pusing

Amerika Serikat dilaporkan telah melarang Samsung untuk mengirimkan stok chipset 7nm atau yang lebih kecil kepada perusahaan-perusahaan asal Tiongkok.

Baca Selengkapnya
Jual Rokok Bakal Dilarang Dekat Sekolah, Pedagang Warung Kaki Lima Angkat Bicara
Jual Rokok Bakal Dilarang Dekat Sekolah, Pedagang Warung Kaki Lima Angkat Bicara

Ali menegaskan sebaiknya pemerintah menerima masukan dari para pelaku usaha yang terlibat langsung pada penjualan rokok atas rencanan aturan ini.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Eceran Bakal Dilarang, Pemilik Warung Kelontong: Omzet Kami Turun Drastis
Penjualan Rokok Eceran Bakal Dilarang, Pemilik Warung Kelontong: Omzet Kami Turun Drastis

UMKM di Indonesia baru saja bangkit dari pandemi dan memiliki peran penting dalam perekonominan nasional.

Baca Selengkapnya
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI
UU Deforestasi Uni Eropa Bakal Ganggu Kinerja Ekspor Komoditas RI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kemenangan Donald Trump di Pilpres AS Bikin Masa Depan Ekonomi Indonesia Terancam Suram
Kemenangan Donald Trump di Pilpres AS Bikin Masa Depan Ekonomi Indonesia Terancam Suram

Trump berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Baca Selengkapnya