Tak hanya e-commerce, pemerintah juga diminta pungut pajak penjual di media sosial

Merdeka.com - Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) meminta Kementerian Keuangan untuk tidak hanya memungut pajak dari e-commerce, melainkan juga dari pelaku yang menjual produknya melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram.

Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto mengaku khawatir jika pemerintah tidak mengatur jual beli lewat media sosial, maka pelaku usaha online berpindah ke media sosial.

"Bila tidak mendapat perlakukan yang sama dengan media sosial maka akan terjadi ketidakseimbangan. Implikasi yang lain akan muncul mana kala individu yang berjualan dengan harga murah di e-commerce, akan pindah ke media sosial," kata Aulia di EV Hive DLab, Jakarta, Selasa (30/1).

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak Cybersecurity Infrastruktur idEA, Bima Laga menambahkan, perlu dibuat aturan yang untuk media sosial. Menurutnya, jika aturan mengenai pajak e-commerce keluar terlebih dahulu, menurutnya yang terjadi adalah shifting yang bisa menyebabkan kerugian.

"Dengan begitu PMK menjamin level playing field. Ditjen Pajak juga perlu melakukan enforcement bagi kanal lainnya yaitu pelaku bisnis di media sosial dan marketplace offline," kata dia.

Berdasarkan survei idEA terhadap 1.800 responden di 11 kota besar ditemukan bahwa hanya 16 persen pelaku e-commerce yang berjualan di marketplace. Sedangkan yang berjualan di media sosial seperti facebook dan Instagram mencapai 59 persen. Selebihnya berjualan di platform lain atau website sendiri.

Survei ini menunjukkan bahwa perdagangan online di media sosial jauh lebih banyak dibanding marketplace. Dengan begitu, potensi pajak yang bisa dikejar pemerintah dari e-commerce di media sosial jauh lebih besar dari pada yang bisa didapatkan dari marketplace.

Bima memandang, perlu dibuat aturan pajak untuk media sosial. "Iya dibikin aturan lagi. Dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah ingin mengatur marketplace (e-commerce) terlebih dahulu. Baru setelah itu, ada aturan susulan yang mengatur media sosial.

"Tapi kan tidak bisa, keburu nanti orang pada shifting (pindah). Kenapa tidak dimatangin bersama-sama. Sehingga, bila aturan ini keluar, semua menjalankan," tutup Bima.