Tak Ingin Kecolongan Seperti China, BI Segera Standarisasi QR Code

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code (quick response code). Standarisasi tersebut diberi nama QRIS atau QR Code Indonesia Standard. Standarisasi tersebut dirasa perlu untuk segera diterapkan mengingat penggunaan QR Code dalam sistem pembayaran semakin marak.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta mengungkapkan, BI memiliki beberapa alasan khusus untuk mengatur standarisasi QR Code tersebut. Salah satunya adalah untuk memastikan sistem pembayaran tersebut efisien serta menjamin keamanan dari QR Code. QRIS ditargetkan dapat diimplementasikan pada semester II tahun ini.

"Kita juga mendukung jadi kita berusaha untuk mendukung, berkontribusi dan mensupport dengan berinovasi mendorong bagaimana sistem pembayaran ini dapat dilakukan secara efisen, murah, cepat aman, itu yang ingin kita lakukan," kata dia dalam acara Bincang-Bincang Media di Kantor BI, Jakarta, Kamis (4/4).

Selain itu, dia menegaskan pihaknya tidak ingin terlambat membuat regulasi dan standarisasi QR Code. Sebab, di beberapa negara tetangga hal ini sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.

Dia menjelaskan, QR Code terbukti dapat memberi banyak benefit atau manfaat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan minat wisatawan sebab pembayaran menjadi jauh lebih mudah.

"Trend emerging market, kita lihat China, Thailand sudah menerapkan. QR Code di Thailand itu pedagang kaki lima sudah QR Code. Kita lihat ini perlu dan bisa meningkatkan pariwisata, lihat turis-turis, mereka banyak menggunakan QR Code," ujarnya.

Selain itu, dengan adanya standarisasi tersebut diharapkan dampak-dampak negatif yang mungkin muncul dari sistem pembayaran QR Code tidak akan sampai terjadi di Indonesia. Seperti yang pernah terjadi di China.

"Di berbagai negara mulai terjadi scamming. BI melihat sebelum kita terlambat seperti negara lain nanti malah susah, sebelum banyak kita lakukan standarisasi. Di China kerugian akibat scamming sampai USD 13 juta," ungkapnya.

"Dengan adanya latar belakang ini, maka kita melihat perlu ada solusi gimana cara kita mendorong cashless society, makannya ada QR Code," dia menambahkan.

Dia menyebutkan pilot project pengujian standardisasi QR Code yang pertama sudah selesai dilakukan dan dinyatakan berhasil. Kali ini merupakan tahap kedua sehingga QRIS masih belum dapat diimplementasikan.

"Kita sedang masuk ke tahap kedua jadi belum bisa mengimplementasikan, kita masih menjajaki dan nanti kita akan lihat kapan akan mengimplementasikan QR Code," ujarnya.

Pilot project tahap 2 akan menguji isu -isu atau permasalahan yang timbul di masyarakat, merchant dan penyelenggara. Kemudian dispute management dan resolution, system merchant repository untuk mengcreate ID merchant nasional.

Kemudian cross border dengan Thailand dan Singapura dimana nantinya QRIS dapat digunakan di kedua negara tersebut. "Implementasi QRIS dengan merchant presented mode secara nasional pada semester ke-II 2019 termasuk transaksi cross border dengan masa transisi."