Tak kuat bayar upah buruh, 56 perusahaan ajukan penangguhan
Merdeka.com - Hampir semua pemerintah daerah sudah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikannya pun beragam setiap daerah, untuk UMP DKI Jakarta disepakati sebesar Rp 2,4 juta.
Kenaikan UMP ini diakui memukul pelaku usaha. Sebanyak 56 perusahaan mengajukan penangguhan karena tidak kuat membayar upah yang telah disepakati.
"Ada di Tangerang di Bandung, secara regional, dari Tangerang ada 39 perusahaan, KBN Cakung ada 17 perusahaan," ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerjan Benny Soetrisno di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (12/12).
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Apa itu UMP? UMP, atau Upah Minimum Provinsi, merupakan batasan minimum gaji yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerja di wilayah provinsi tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka mendapatkan imbalan yang layak atas kerja yang telah dilakukan.
-
Siapa yang paling merasakan gaji telat? 'Sesibuk apa pun wanita, dia tak akan pernah lupa kapan suaminya gajian.'
-
Dimana tradisi upah-upah berasal? Upah-upah merupakan tradisi yang berasal dari Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara.
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? 'Penetapan UMP Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,' kata Teguh, dikutip dari Liputan6.com, Rabu (11/12/2024).
-
Apa itu gaji telat? 'Gaji telat itu ibarat kentut di tempat umum, bikin nggak nyaman tapi harus diterima.'
Perusahaan yang mengajukan penangguhan upah tidak didominasi perusahaan garmen, tapi juga ada perusahaan sepatu. Tapi Benny tidak mengetahui secara persis total perusahaan yang minta penangguhan di Jabodetabek.
"Jabodetabek belum saya hitung, paling banyak Tangerang," tegasnya.
Benny menuturkan, perusahaan merasa sangat terbebani. Walaupun demikian, dia mengakui PHK tidak terjadi.
"Karena proses dan beban itu terlalu berat. PHK lebih banyak tahun lalu, sekarang lebih landai," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Situasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, formulasi penghitungan upah minimum mengacu pada tiga komponen.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengatakan, seharusnya kenaikan upah pegawai swasta lebih tinggi daripada pegawai negeri.
Baca SelengkapnyaMereka menggelar demontrasi menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP).
Baca SelengkapnyaAkibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSetiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca SelengkapnyaSejauh ini Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang telah berkoordinasi dengan sejumlah serikat pekerja untuk pengawalan tersebut
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa itu karena permintaan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Baca SelengkapnyaBuruh protes penetapan UMK Jawa Barat 2024 dengan cara memblokade jalan.
Baca SelengkapnyaDemo buruh di Cibitung menyebabkan jalan arteri dari arah Jakarta ke Cikampek dan sebaliknya lumpuh total. Kemacetan mengular berkilo-kilometer.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya