Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak mau ikut campur, Mentan serahkan kasus PT IBU ke penegak hukum

Tak mau ikut campur, Mentan serahkan kasus PT IBU ke penegak hukum Amran Sulaiman. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyerahkan sepenuhnya proses hukum PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang dituding menjual beras subsidi kepada penegak hukum.

"Masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum. Masalah PT IBU itu bukan domain kita," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).

Amran menjelaskan, yang menjadi fokus Kementerian Pertanian adalah bagaimana mengatur tata niaga dan rantai pasokan beras. "Kita ingin tata rantai pasokan ini bisa menekan disparitas harga, jangan terlalu tinggi. Ini yang kita harus selesaikan," kata dia.

Menurutnya, persoalan tata niaga dan disparitas harga patut mendapat perhatian agar petani dan pedagang kecil dapat terlindungi. "Kemudian masalah supply chain tata niaga ini kita ingin tangani bersama dengan Satgas pangan. Tujuannya agar petani ini bisa mendapatkan keuntungan yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PT Indo Beras Unggul (PT IBU) Jo Tjong Seng menegaskan bahwa perusahaannya tidak menggunakan beras subsidi seperti yang dituduhkan. Menurutnya, pihaknya hanya menggunakan beras subsidi input dari petani.

Subsidi input sendiri merupakan bantuan subsidi yang diberikan dari pemerintah untuk petani dalam bentuk benih, pupuk, alat traktor, dan lain-lain. Sehingga beras yang dihasilkan dibeli dengan harga pasar.

Sedangkan subsidi output merupakan beras yang dibeli dengan harga tertentu oleh pemerintah dari hasil panen yang dilakukan petani dengan bahan baku sendiri. Di mana pemerintah menjamin pasar dan harga layak yang seharusnya diterima oleh petani.

"Kami tegaskan kami tidak menggunakan rastra (beras sejahtera) untuk bahan baku. Kami gunakan subsidi input. Dan kami membeli gabah kering panen maupun kering giling melalui mekanisme pasar," kata Jo di gedung BEI, Jakarta, Selasa (25/7).

Dia juga menjelaskan, beras IR64 tidak ada hubungannya dengan jenis beras medium atau premium seperti yang diberitakan selama ini. Menurutnya, beras IR64 atau beras jenis apapun bisa menjadi jenis beras medium ataupun premium jika diolah dengan menggunakan standar parameter mutu fisik.

Di mana parameter mutu fisik berdasarkan keutuhan beras, untuk premium itu beras patahnya 95 persen. Kualitas beras berdasarkan derajat sosoh, kadar air, dan lain-lain. Selain itu, deskripsi jenis beras medium atau premium bukan berdasarkan pada kandungan gizi.

"Deskripsi mutu premium atau medium itu berdasarkan pada fisik. Bukan tergantung jenis beras dan varietasnya," jelas Jo.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mentan Amran Minta Pengadaan di Kementan Jaga Integritas dan Patuhi Aturan
Mentan Amran Minta Pengadaan di Kementan Jaga Integritas dan Patuhi Aturan

Mentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati.

Baca Selengkapnya
Serikat Petani Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Ini Alasannya
Serikat Petani Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Ini Alasannya

Henry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.

Baca Selengkapnya
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani

Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Siap Berantas Oknum Penimbun Beras: Wasit Saja Ketangkep
Erick Thohir Siap Berantas Oknum Penimbun Beras: Wasit Saja Ketangkep

Banyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Mentan Amran Ingatkan Kadis Tak Jual Traktor Bantuan Alat Pertanian: Itu Uang Rakyat!
Mentan Amran Ingatkan Kadis Tak Jual Traktor Bantuan Alat Pertanian: Itu Uang Rakyat!

Kementan telah bersurat kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan alat pertanian.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Tingkatkan Produksi Pangan Demi Swasembada Beras
Strategi Pemerintah Tingkatkan Produksi Pangan Demi Swasembada Beras

Salah satunya dengan program Upsus yang dicanangkan Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya
Amran Sulaiman Siap Mundur dari Mentan Jika Gagal Berantas Mafia Impor
Amran Sulaiman Siap Mundur dari Mentan Jika Gagal Berantas Mafia Impor

Amran berharap dukungan Komisi IV DPR RI untuk mewujudkan program swasembada pangan melalui program cetak sawah.

Baca Selengkapnya
Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang
Mentan Tegaskan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang

Alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan

Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Baca Selengkapnya
Imbas Protes Peternak Sapi, Pemerintah Wajibkan Industri Serap Produksi Susu Dalam Negeri
Imbas Protes Peternak Sapi, Pemerintah Wajibkan Industri Serap Produksi Susu Dalam Negeri

Industri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak.

Baca Selengkapnya
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras
KPK Blak-blakan Update Penanganan Kasus Skandal Impor Beras

KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.

Baca Selengkapnya