Follow
Tak mau ikut campur, Mentan serahkan kasus PT IBU ke penegak hukum
Merdeka.com - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyerahkan sepenuhnya proses hukum PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang dituding menjual beras subsidi kepada penegak hukum.
"Masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum. Masalah PT IBU itu bukan domain kita," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).
Amran menjelaskan, yang menjadi fokus Kementerian Pertanian adalah bagaimana mengatur tata niaga dan rantai pasokan beras. "Kita ingin tata rantai pasokan ini bisa menekan disparitas harga, jangan terlalu tinggi. Ini yang kita harus selesaikan," kata dia.
-
Kenapa Kementan fokus pada swasembada beras? 'Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri.
-
Kenapa Kementan fokus pada beras? “Lahan itu akan kita sentuh dengan teknologi untuk selanjutnya bisa menjadi lumbung bagi Sumatera Selatan,“ kata SYL. Secara nasional, kata SYL, kondisi pangan Indonesia berdasarkan neraca yang ada berada pada posisi aman.
-
Apa target Kementan terkait beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman.
-
Kenapa Kementan fokus pada produksi beras? Plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi mengatakan sejatinya setiap daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadirkan kecukupan beras.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
-
Bagaimana Kementan menjaga ketersediaan beras? Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada Bulan September selanjutnya.
Menurutnya, persoalan tata niaga dan disparitas harga patut mendapat perhatian agar petani dan pedagang kecil dapat terlindungi. "Kemudian masalah supply chain tata niaga ini kita ingin tangani bersama dengan Satgas pangan. Tujuannya agar petani ini bisa mendapatkan keuntungan yang baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara PT Indo Beras Unggul (PT IBU) Jo Tjong Seng menegaskan bahwa perusahaannya tidak menggunakan beras subsidi seperti yang dituduhkan. Menurutnya, pihaknya hanya menggunakan beras subsidi input dari petani.
Subsidi input sendiri merupakan bantuan subsidi yang diberikan dari pemerintah untuk petani dalam bentuk benih, pupuk, alat traktor, dan lain-lain. Sehingga beras yang dihasilkan dibeli dengan harga pasar.
Sedangkan subsidi output merupakan beras yang dibeli dengan harga tertentu oleh pemerintah dari hasil panen yang dilakukan petani dengan bahan baku sendiri. Di mana pemerintah menjamin pasar dan harga layak yang seharusnya diterima oleh petani.
"Kami tegaskan kami tidak menggunakan rastra (beras sejahtera) untuk bahan baku. Kami gunakan subsidi input. Dan kami membeli gabah kering panen maupun kering giling melalui mekanisme pasar," kata Jo di gedung BEI, Jakarta, Selasa (25/7).
Dia juga menjelaskan, beras IR64 tidak ada hubungannya dengan jenis beras medium atau premium seperti yang diberitakan selama ini. Menurutnya, beras IR64 atau beras jenis apapun bisa menjadi jenis beras medium ataupun premium jika diolah dengan menggunakan standar parameter mutu fisik.
Di mana parameter mutu fisik berdasarkan keutuhan beras, untuk premium itu beras patahnya 95 persen. Kualitas beras berdasarkan derajat sosoh, kadar air, dan lain-lain. Selain itu, deskripsi jenis beras medium atau premium bukan berdasarkan pada kandungan gizi.
"Deskripsi mutu premium atau medium itu berdasarkan pada fisik. Bukan tergantung jenis beras dan varietasnya," jelas Jo.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati.
Baca Selengkapnya
Henry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Banyak oknum penimbun beras yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan program Upsus yang dicanangkan Kementerian Pertanian
Baca Selengkapnya
Amran berharap dukungan Komisi IV DPR RI untuk mewujudkan program swasembada pangan melalui program cetak sawah.
Baca Selengkapnya
Alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.
Baca Selengkapnya
Industri pengolahan susu nasional harus bisa menyerap semua susu peternak.
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Ketut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.
Baca Selengkapnya