Tak mau salah lagi, Dahlan sebut akuisisi Pegadaian bukan idenya

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan pejabat setingkat menteri untuk tidak membuat kebijakan strategis di akhir masa jabatan kabinet. Atas dasar itulah SBY 'menggagalkan' rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri yang digagas Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Tidak mau disalahkan lagi, Dahlan meminta pernyataannya tentang akuisisi PT Pegadaian oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tak perlu dibesar-besarkan. Dia mengatakan, ide tersebut sudah lama dibahas oleh Kementerian BUMN, jauh sebelum dia menjabat.

"Itu pernah ada pemikiran, jadi beda dong (dari akan ada akuisisi)," ujarnya selepas rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/4).

Sinyal akuisisi itu disampaikan Dahlan saat mengikuti acara pembelian satelit BRI di Jakarta, kemarin (28/4).

Dia mencetuskan adanya kemungkinan BRI mencaplok Pegadaian. Apalagi bank BUMN itu memiliki modal yang semakin besar. "Ini bukan bagian dari 'roadmap' (perbankan BUMN). Tetapi ada pemikiran ke arah itu," kata Dahlan kemarin.

Pada akhir 2013, total aset BRI mencapai sebesar Rp 569,15 triliun, sementara Pegadaian pada saat yang sama membukukan total aset sekitar Rp 33,4 triliun.

Saat dikonfirmasi lagi, Dahlan menilai pernyataannya kemarin tidak memiliki makna apa-apa. Wacana akuisisi Pegadaian oleh BRI itu kajian lama, dan tidak ada rencana mewujudkannya dalam waktu dekat.

"Ya tidak jadi apa-apa. Itu sudah ada sejak dulu, bukan dari saya. (Potensinya) ya enggak tahu," cetusnya.

Wacana akuisisi BRI ini hanya berselang sepekan setelah mantan Dirut PT PLN ini mewacanakan aksi korporasi yang hampir serupa antara PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Bank Mandiri.

Dalam skenario tersebut, Mandiri akan mengambil alih 60,14 saham pemerintah di BTN. Alasannya untuk peningkatan kemampuan BTN dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, selain juga menjadikan Mandiri bank terbesar mengalahkan Malaysia.

Namun rencana tersebut kandas di tengah jalan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi tersebut tidak dilanjutkan. Dikhawatirkan, aksi korporasi sesama bank BUMN itu berpotensi menimbulkan dampak sosial menjelang Pemilihan Presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. (mdk/noe)