Tak melulu berkonotasi politis, ini fungsi bansos bagi perekonomian

Merdeka.com - Anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan dalam RAPBN 2019. Jika, sebelumnya pada APBN 2018 sebesar Rp 80,2 triliun, maka pada 2019 anggaran bansos ditingkatkan menjadi Rp 103,2 triliun.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, kenaikan bansos dalam RAPBN 2019 semestinya tidak melulu dipandang sebagai strategi politik menjelang Pemilu.

"Kita juga tidak perlu terlalu suudzon bahwa Bansos selalu berkonotasi politis, tetapi pengalaman kita setiap menjelang tahun politik, bansos memang lebih banyak politis," ungkapnya saat ditemui, di Acara Ulang Tahun ke-23 INDEF, di Restoran Rantang Ibu, Jakarta, Rabu (29/8).

Menurutnya, bansos sebenarnya bisa menjadi pendorong akselerasi sektor riil yang juga mengerek kinerja perekonomian Indonesia. Dengan catatan bansos tersebut digunakan untuk produktif, artinya mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya beli masyarakat.

"Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kita tidak perlu khawatir adanya peningkatan Bansos. justru ini memang akan dibutuhkan agar menopang percepatan pemulihan daya beli sehingga memacu produktifitas di sektor riil," imbuhnya.

Karena itu, kenaikan anggaran bansos harus tepat sasaran. Artinya penerima manfaat harus benar-benar kelompok miskin sehingga fungsi Bansos sebagai pendorong daya beli masyarakat dapat berjalan optimal.

"Juga bagaimana secara kemanfaatannya bisa optimal dimanfaatkan jangan sampai penerima rastra ternyata berasnya tidak layak konsumsi. sehingga tidak mampu mengurangi pengeluaran beras di rumah tangga miskin," ujar Enny.

"Lalu berbagai macam pengeluaran untuk bidik misi atau BOS dan sebagainya bisa mengurangi beban rumah tangga kelompok 40 persen terbawah. Intinya ketika Bansos mampu menopang daya beli 40 persen terbawah yang mampu meningkatkan daya beli ini yang akan bisa mengakselerasi daya beli yang akan berdampak pada produksi," tandasnya.