Tak punya NPWP, dikenakan pajak lebih tinggi
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat Indonesia agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, jika tidak memiliki NPWP, maka pemotongan pajak penghasilan atau PPh 21 akan dikenakan lebih tinggi 20 persen dari ketentuan.
Dengan kata lain, pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Ini berlaku pada wajib pajak (WP) per orangan yang telah bekerja.
Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan I Ditjen Pajak Kemenkeu Muktia Agus Budi Santoso mengatakan, kebijakan ini merupakan ketentuan nasional yang digulirkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa saja yang dikenakan pajak 12 persen? Viral Biaya Ibu Melahirkan Dikenakan Pajak 12 Persen, Cek Faktanya Publik dihebohkan dengan unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim biaya persalinan akan dikenakan pajak 12 persen.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
"Permintaan DPR kebijakan nasional supaya masyarakat aware akan kewajibannya pada negara," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (22/2).
Dengan ketentuan ini, diharapkan dapat meningkatkan basis pajak Indonesia. Saat ini wajib pajak yang tercatat baru sekitar 24 juta padahal penduduk Indonesia sekitar 200 juta orang.
"Itu bikin masyarakat berbondong-bondong mendapatkan NPWP," tuturnya.
Kepemilikan NPWP,kata dia, juga mempermudah masyarakat. Sebab, NPWP akan menjadi syarat jika masyarakat mengajukan kredit atau mengikuti kegiatan lelang.
"Selain itu, penopang perekonomian salah satunya dari pajak. Karena kita tidak punya sumber alam besar seperti di timur tengah," jelasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pegawai tetap yang menerima THR dan bonus, maka penghasilan tersebut digabungkan ke dalam penghasilan bruto.
Baca SelengkapnyaAturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.
Baca SelengkapnyaPPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Baca SelengkapnyaKenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.
Baca SelengkapnyaAturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSkema tersebut dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak karyawan.
Baca SelengkapnyaPenerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca SelengkapnyaKemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPengenaan pajak pada sejumlah barang berwujud yang meliputi elektronik, fesyen hingga otomotif akan berdampak pada penjualan.
Baca SelengkapnyaOJK tengah mempersiapkan program iuran peniun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja.
Baca Selengkapnya