Tak relevan, PLN usulkan ubah formulasi hitungan tarif listrik

Merdeka.com - PT PLN (Persero) mengusulkan adanya perubahan formulasi pada perhitungan tarif dasar listrik (TDL) dalam proses penyesuaian tarif setiap bulannya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). PLN menilai, formulasi yang digunakan sekarang dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati mengungkapkan PLN memberi masukan tersebut agar kedepannya pembangkit listrik yang digerakan dengan energi fosil dapat dikurangi pemakaiannya karena saat ini PLN mulai mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), dalam pasal 5 poin 2 disebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik yaitu nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah, harga minyak mentah (ICP) dan inflasi.

"Kita hanya kasih masukan saja. Karena dalam formulasi itu yang dihitung hanya BBM saja. Kan BBM sekarang tinggal 6,7 persen dari total itu. Jadi tidak mencerminkan yang sebetulnya kan. Karena kan fuelmixnya sudah sangat berubah. Jadi kita hanya bilang kita usul, kalau formulanya dikaji pembangkit listrik (fuel mix) bukan hanya BBM. Itu saja," jelas Nicke saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (24/8).

Nicke menegaskan pihaknya juga mengusulkan agar nantinya pemerintah bisa memanfaatkan komponen lainnya untuk digunakan sebagai pembangkit listrik, salah satunya batubara. Menurutnya, dengan penggunaan Batubara, diharapkan dapat memenuhi rencana bauran energi dalam RUPTL pada tahun 2025 mendatang dimana porsi dari batubara sebesar 50 persen, gas sebesar 29,4 persen, EBT sebesar 19,6 persen, dan BBM sebesar 1 persen.

"Iya kan batubara kan banyak. Makannya kalau harganya dari BBM kan jadi kurang. Itu saja sih. Lebih relevan saja. Karena sebagian banyak Batubara, mengikuti harga Batubara," tegasnya.

Namun demikian, usulan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian ESDM. Pihaknya berharap usulan pengurangan porsi penggunaan BBM dapat dipertimbangkan.

"Itu wewenang esdm. Kalau usulan kita ada persentase-persentasenya," tutupnya.