Tak sanggup permudah izin, Jokowi ancam copot kepala BKPM
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diinstruksikan mempermudah proses perizinan dengan sistem satu pintu atau one stop service. Tujuannya, agar para investor semakin tertarik menanamkan modalnya di tanah air.
Instruksi itu langsung datang dari Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Dia mengaku sudah menginstruksikan ini kepada Kepala BKPM Franky SIbarani. Jokowi menyatakan tak segan-segan mencopot pejabat negara yang tidak sanggup mencapai target, termasuk dalam proses kemudahan izin.
"Kalau ada seperti itu harus ada yang tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu dicopot. Kalau kerja sama saya begitu, diberi target, kalau tidak akan dicopot. Masak sudah diberi waktu, tapi bunyinya masih begitu (lama izinnya), ada konsekuensinya, itu harus dibayar," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1).
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
Dengan adanya National One Stop Service, Jokowi berharap ada lagi mendengar laporan mengenai perizinan memakan waktu tahunan. Seperti dicontohkannya, izin pembangkit listrik yang selama ini baru bisa selesai 4 tahun.
"Bulan ini akan buka lagi untuk mengampangkan, memudahkan investasi untuk para investor yang cari izin, yakni National One Stop Service yang akan mudahkan para investor menanam modal di tingkat nasional," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaProses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca SelengkapnyaProses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaBahlil meminta kepala negara menambah tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN Kementerian Investasi/BKPM.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar BPK memuluskan peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaKepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca Selengkapnya