Tak seperti RI, India bakal mulus jalankan tax amnesty

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Padahal, pemerintah menargetkan pembahasan draf beleid tersebut tuntas di paruh awal tahun ini.

Mengingat, terobosan tersebut menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 2016.

Jika ditelusuri, tak hanya Indonesia yang ingin menjalankan pengampunan pajak. Ada juga India.

Seperti diberitakan Bloomberg, kemarin, Menteri Keuangan India Arun Jaitley telah menawarkan pengampunan bagi masyarakat yang gemar merahasiakan nilai kekayaannya. Ini menyusul tekanan yang menguat terhadap Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjalankan janji dalam jajak pendapat: Membawa pulang semua aset gelap yang tersimpan di luar negeri atau India mengistilahkannya black money.

"Pemerintahan kami komitmen untuk menghapus black money dari ekonomi dengan memberikan satu kesempatan bagi pengelak pajak untuk mendeklarasikan hartanya," kata Jaitley.

Warga India diberikan waktu empat bulan, terhitung mulai 1 Juni 2016, untuk mendeklarasikan nilai aset sebenarnya. Mereka bakal mendapat pengampunan jika membayar tebusan sebesar 45 persen dari nilai aset dirahasiakan sebelumnya. Besaran, sudah termasuk penalti dan biaya tambahan, itu lebih tinggi ketimbang tarif tertinggi pajak penghasilan sebesar 35 persen.

Pengamat perpajakan India Mukesh Butani meyakini kebijakan tersebut dapat menambah jumlah wajib pajak patuh dan penerimaan negara. Optimisme itu didasarkan pada keberhasilan pengampunan pajak pada 1997-1998.

Kala itu, pemerintah India berhasil meraup 100 miliar rupee atau setara USD 1,5 miliar. Itu langsung membuat penerimaan pajak India meningkat menjadi 3,6 persen Produk Domestik Bruto dari 3 persen sepanjang lima tahun sebelumnya.

Hal senada juga terjadi di black money. India berhasil mengumpulkan 0,07 persen dari nilai aset mengalir ilegal ke luar negeri yang diperkirakan mencapai USD 510 miliar sepanjang 2004-2013. (mdk/yud)