Tak Setuju Aturan Upah Minimum, Buruh Bakal Gelar Demo 6 Desember 2021

Merdeka.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, buruh akan melanjutkan unjuk rasa atau demonstrasi menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bersamaan dengan itu, buruh menuntut surat keputusan upah minimum 2022 juga dicabut.

"Sudah disepakati dan diputuskan aksi buruh di tiap provinsi, kabupaten atau kota, di seluruh Indonesia akan terus dilakukan mulai 6 hingga 10 Desember 2021," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (3/12).

Aksi demonstrasi sebelumnya telah digelar pada 29 hingga 30 November 2021. Namun, tuntutan kaum buruh belum juga terpenuhi. Meski demikian, ada konsep unjuk rasa yang berbeda dengan yang telah dilakukan bulan lalu terutama dari sisi pergerakan massa hingga perluasan aksi.

"Aksi ini akan melibatkan unsur petani, buruh migran, guru honorer, PRT, masyarakat luas, mahasiswa yang mereka juga adalah para pemohon dari pada uji formal maupun uji materiil UU Cipta Kerja," jelas Said.

Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dikonsentrasikan di masing-masing wilayah. Artinya di setiap provinsi hingga kabupaten kota akan ada aksi unjuk rasa. "Itu disesuaikan aksinya di masing-masing daerah," jelasnya.

Khusus 7 Desember

Khusus 7 Desember 2021, digelar aksi unjuk rasa secara nasional di Ibu Kota. Unjuk rasa ini akan dikonsentrasikan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi dan Balaikota DKI Jakarta.

"Unjuk rasa nasional diikuti 50.000 hingga 100.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Diikuti 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Pada 7 Desember juga di luar Jabodetabek aksi juga," tuturnya.

Sementara itu, pada 9 Desember 2021, aksi unjuk rasa akan kembali digelar di daerah di seluruh provinsi, kabupaten atau kota. Namun, dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia.

"Jumlah massanya ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan," jelas Said.