Tak terima akan dilebur ke Mandiri, pekerja BTN lapor Hatta

Merdeka.com - Serikat Pekerja Bank BTN berencana membahas permasalahan akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) bertepatan dengan konvensi Partai Demokrat tanggal 27 April mendatang.

"Ini konsolidasi awal. Direksi kalau mendukung Alhamdulillah, kalau tidak ya kita lawan, pada 27 April 2014 nanti akan kita rapatkan semua pegawai bahkan lebih besar dari ini," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN, Satya Wijayantara di Kantor Pusat BBTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).

Pagi tadi serikat pekerja BTN dari seluruh Indonesia sudah menggelar aksi, melibatkan kurang lebih 1.200 orang. Pengunjuk rasa membawa spanduk penulisan, di antaranya bertuliskan "BTN Not For Sale", "Ada Agenda Tersembunyi Dalam Akuisisi BTN", atau "Jangan Jadikan BTN Komoditas Politik". Mereka berjanji akan terus menggelar aksi selama wacana merger BTN-Mandiri belum dibatalkan pemerintah.

Satya menilai, langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang semena-mena dan tidak sesuai prosedur, membuatnya tidak layak dicalonkan sebagai Presiden RI. Selain itu,dia dinilai tidak memahami perbedaan antara akuisisi dengan merger.

"Pak Dahlan keliru mungkin kurang paham soal akuisisi karena tidak ada anak perusahaan bank di dalam perbankan, yang ada merger. Kalau merger berarti harus ikuti visi misi Bank Mandiri, sementara Bank Mandiri komersial bukan ritel jadi tidak akan bisa," papar Satya.

Selain itu, pada tahun 2005, lanjut Satya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa Bank BTN sebagai bank tunggal penyedia pembiayaan rumah rakyat dan pada saat itu juga ada wacana BNI mengakuisisi BTN.

"Kita juga lakukan begini, melakukan hal yang sama tapi akhirnya gak jadi. Kalau sudah ada seperti itu kenapa dibuka lagi akuisisi, apalagi pak Dahlan gak sesuai prosedural," paparnya.

Langkah Dahlan yang tidak sesuai prosedur dan sering merubah-rubah aturan dinilai berbahaya apabila menduduki jabatan sebagai Presiden. Wacana akuisisi PGN dengan Pertagas menjadi salah satu ulah Dahlan Iskan yang dinilai membahayakan.

"Lalu aturan untuk keluarkan direktur BUMN berhak menjual aset, banyak sekali Dahlan melakukan aturan yang tidak prosedural. Ini indikasi Dahlan bermain politik terang benderang. Tiba-tiba ada surat langsung memutus setelah pileg ada akuisisi. Ini ada kebutuhan-kebutuhan cost politik, sesuatu yang diam-diam itu mengindikasikan korupsi," papar Satya.

Sebelum melangkah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Satya mengaku, Serikat Pekerja telah melayangkan surat kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk membicarakan akuisisi ini.

"Menko sudah menjadwalkan akan bertemu dengan serikat pekerja. Ya memang harusnya ke Menko dulu enggak langsung begini. Menko sudah merespon tapi jadwalnya belum ditentukan. Harapannya Menko minggu ini jadwalnya," tutup Satya. (mdk/ard)