Tak turunkan harga semen, BUMN terancam kena sanksi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, mengaku pemerintah telah menyiapkan sanksi jika ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menurunkan harga semennya. Penurunan harga semen sebesar Rp 3.000 per sack itu dikarenakan ikut turunnya biaya produksi dari sisi bahan bakar.
"Harga semen group biaya produksi menurun maka menurun juga ke masyarakat. Kalau tidak ada, akan ada sanksi," ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/1).
Atas kebijakan ini, maka harga produk dari PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PT Semen Baturaja (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Kupang (Persero) akan turun.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, juga bakal mengeluarkan aturan tarif batas atas dan bawah untuk angkutan umum. Ke depan, tarif angkutan umum bisa bergerak lentur mengikuti fluktuasi harga bensin.
"Itu bagus untuk persaingan," tuturnya.
Seperti diketahui, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru diberlakukan pemerintah Januari lalu berpotensi menyusahkan pebisnis dalam menetapkan tarif angkutan umum. Sebab, pemerintah membiarkan harga bahan bakar naik-turun mengikuti harga pasar. Seiring itu, subsidi premium dihapus dan solar hanya disubsidi sebesar Rp 1.000 per liter.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaMenurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia telah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, ada empat faktor utama yang membuat batas tarif pesawat melonjak.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca SelengkapnyaMeskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaKemenhub telah mensosialisasikan aturan harga batas atas ke seluruh operator jasa angkutan umum.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya