Tambah utang dari Bank Dunia, Indonesia bisa seperti Yunani

Merdeka.com - Pemerintah telah meminjam utang dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. Utang tersebut bakal digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin membesar.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan penambahan utang tersebut membuat Indonesia berpotensi jadi negara gagal bayar seperti yang dialami Yunani. Yunani menjadi negara bangkrut setelah tidak mampu membayar utang sebesar USD 1,7 miliar atau setara Rp 22,7 triliun ke International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015 lalu.

"Indonesia bisa menjadi negara gagal karena tidak bisa bayar utang, dan bunga yang akan menguras sumber daya alam sendiri," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Uchok, pemerintah berpikir menyelamatkan ekonomi dengan menambah utang dari Bank Dunia. Padahal, menambah utang ini justru membuat Indonesia kembali bergantung pada lembaga keuangan internasional.

"Semakin banyak utang, Presiden Jokowi sedang mendorong Indonesia untuk dijajah kembali. Mereka pemerintah berpikir, dengan banyak berutang kepada lembaga donor, maka bisa menyelamatkan kondisi ekonomi sekarang," kata dia.

Sebelumnya, Dalam pagu anggaran APBN-P 2015, pemerintah menetapkan pinjaman alias utang luar negeri tahun ini sebesar Rp 48,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semula ditetapkan sebesar 1,9 persen.

Defisit anggaran kemungkinan melebar menjadi 2,2 persen. Pemerintah mencari jalan pintas dengan menambah utang baru. Pemerintah menambah utang dengan meminjam USD 4,2 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Pinjaman multilateral ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang semakin melebar.

"Kami memilih sumber dari asing karena pasar masih fluktuatif dan pertumbuhan Indonesia sedang melambat," ucap pejabat Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan seperti dilansir reuters, Selasa (22/9).

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga akan mengeluarkan obligasi senilai Rp 500 triliun pada 2016 mendatang. Sebanyak 30 persen dana ini akan diambil dari asing.

Keputusan pemerintah menambah utang dari Bank Dunia sangat bertolak belakang dengan kejadian April lalu saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Belum lepas dari ingatan kita saat Presiden Joko Widodo bersuara lantang mengkritik Bank Dunia. Jokowi mengkritik rumitnya pinjaman dari Bank Dunia dan dia menolak diatur-atur oleh lembaga internasional yang bermarkas di Amerika Serikat itu.

Saat peringatan KAA ke-60, Jokowi mengkritik keras keberadaan lembaga keuangan dunia yang tidak bisa lagi diandalkan untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa.

"Ada pandangan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB. Itu adalah pandangan yang usang, yang perlu dibuang," ucap Jokowi.