Tambah utang dinilai jadi solusi atasi defisit anggaran lebih besar
Merdeka.com - Asian Development Bank (ADB) kembali memberikan pinjaman USD 10 miliar atau setara Rp 135 triliun hingga lima tahun ke depan, guna memberi dukungan untuk prioritas pembangunan pemerintah, terutama untuk infrastruktur fisik dan sosial. Pengambilan utang tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia masih mengalami defisit sebesar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 3 persen. Sehingga utang luar negeri menjadi salah satu solusi untuk menutupi hal tersebut.
"Sekarang Indonesia mengalami defisit, tetapi pengeluaran tetap lebih besar dari penerimaan. Nah solusinya itu dari pasar, obligasi, atau utang luar negeri," ujar Pengamat Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa saat dihubungi merdeka.com, Minggu (14/2).
Dia menambahkan, pengambilan utang dari Asia Development Bank (ADB) lebih baik dari pengambilan utang dari bank luar negeri lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pemegang saham terbesar keenam di ADB, yakni sebesar 5,4 persen.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Bagaimana cara Prabowo-Gibran atasi utang? Sehingga, untuk bisa melunasi utang-utang tersebut, hal pertama yang harus dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengevaluasi pengolahan kebijakan fiskal.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana De Javasche Bank Cirebon membantu ekonomi? Adanya gedung bank ini membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon, terlebih setelah terbentuknya otonomi khusus kota gementee Cheribon yang terbentuk pada 1 April 1906. Ketika itu, Cirebon yang sebelumnya dipimpin kasultanan, menjadi kotapraja.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
"Ini harus dilihat dari sisi bunga. Kalau utang luar negeri misal lnta dalam bentuk dolar bunganya lebih tinggi mungkin sekitar 9 persen. Kalau di ADB bisa saja dibawah 2 persen," kata dia.
Selain itu, Purbaya menilai Indonesia masih memerlukan suntikan dana untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pinjaman luar negeri tidak akan jadi masalah besar jika digunakan untuk pembangunan yang lebih produktif.
"Selama utang dipakai untuk pembangunan yang lebih produktif tidak masalah, adalkan jangan dipakai untuk hal yang konsumtif," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Asian Development Bank (ADB), Takehiko Nakao mengatakan pihaknya selalu mendukung program-program pemerintah. Salah satunya dengan memperbesar alokasi dana pinjaman untuk Indonesia.
"Tahun lalu sebesar USD 1,7 miliar. Tahun sebelumnya, jangka waktu 5 tahun, sebesar USD 700 juta. Kami berkomitmen USD 10 miliar dalam 5 tahun kedepan, ada peningkatan. Dan kami ingin mendukung upaya Indonesia dalam hal pengembangan investasi infrastruktur dan reformasi birokrasi," kata Nakao di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/2).
Pinjaman tersebut difokuskan untuk layanan pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur pedesaan dan pengendalian banjir. Untuk itu, Nakao menyambut baik inisiatif pemerintahan Jokowi untuk mempermudah pembiayaan infrastruktur, termasuk suntikan modal pemerintah bagi BUMN dan adanya jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPembiayaan utang pada semester I-2023 mencapai Rp166,5 triliun, menurun 15,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca SelengkapnyaRealisasi penerbitan utang Juli 2023 yang terkontraksi 17,8 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaCadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaKemampuan fiskal negara masih relatif kuat. Rasio penerimaan pajak yang berada pada level 10,2 persen pada 2023 juga masih mungkin untuk didongkrak ke depan.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya